Berita

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid/Net

Politik

Sikapi Ulah Benny Wenda, Meutya Hafid Minta Indonesia Tinjau Ulang Hubungan Bilateralnya Dengan Inggris

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 03:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengecam pernyataan Benny Wenda yang telah menyebarkan disinformasi mengenai Papua dan ingin membuat gangguan diplomasi internasional.

Demikian yang dikatakan Meutya Hafid kepada wartawan, dalam menyikapi pernyataan Benny Wenda yang membuat pemerintahan sementara Papua Barat, Minggu (6/12).

Menurut politisi Partai Golkar ini, Benny Wenda merupakan warga negara Inggris yang sebetulnya tidak paham dengan persoalan di Papua.


“Statusnya sebagai warga negara Inggris juga patut dipertanyakan terkait etika dalam pergaulan antarbangsa,” kata Meutya.

Pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri yang memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Pemanggilan ini penting agar Inggris memahami bahwa hubungan RI-Inggris sangat baik selama ini, RI ingin terus menjaga hubungan baik selama Inggris dapat menghormati posisi dan kedaulatan Indonesia,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemanggilan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk protes Indonesia bahwa pemerintahan Inggris yang membiarkan bahkan terkesan mendukung warganegaranya memproklamirkan kemerdekaan Papua.

“Ini patut disayangkan. Saya berpandangan mungkin saja Pemerintah RI melakukan peninjauan ulang hubungan bilateral dengan Penerintah Kerajaan Inggris apabila Pemerintah Inggris tidak menunjukan itikad tegas terhadap warga negaranya yang mengganggu kedaulatan NKRI,” tegasnya.

Serangan Benny Wenda ini bukan kali pertama, warganegara Inggris itu telah sekian kalinya memprovoksi kedaulatan NKRI.

“ Indonesia perlu memiliki batas kesabaran dalam pergaulan diplomasi santun yang dijalankan selama ini,” tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya