Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

PKS: Sikap Mahfud Pada Benny Wenda Cuma NATO, No Action Talk Only

MINGGU, 06 DESEMBER 2020 | 08:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketegasan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Benny Wenda yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertanyakan.

Pasalnya Mahfud menyebut bahwa Benny Wenda sebatas berilusi dan kadar deklarasi Papua Barat yang dilakukan hanya makar kecil.

Politisi PKS, Nasir Djamil menilai Mahfud MD tidak memiliki wibawa sebagai menteri di Indonesia. Sebab, Mahfud menganggap orang yang ingin merusak NKRI hanya berilusi.


“Pak Mahfud hanya NATO, no action talk only. Orang sudah unjuk rasa dan menyanyikan bahwa merah putih bukan Papua, tapi tidak ada action berupa penegakan hukum,” sindirnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/12).

Menurutnya, hal berbanding terbalik ditunjukkan pemerintah saat menghadapi kelompok-kelompok yang kritis pada pemerintah. Tidak jarang aparat langsung melakukan penangkapan dan memproses hukum kelompok tersebut.

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini mempertanyakan penegakkan hukum di Indonesia yang merujuk pada pernyataan Mahfud MD yang meremehkan Benny Wenda. Padahal, masyarakat menuntut keseriusan pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas kepada perusak NKRI.

“Hukum model apa yang mau dipraktikkan di negeri ini? Ada kesan saat ini upaya memaksa hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, melainkan hanya melayani kepentingan penguasa sendiri,” imbuhnya.

Legislator asal Aceh ini mengatakan hukum di Indonesia telah dikudeta oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab agar memuluskan kepentingannya.

“Hukum di negeri ini telah kehilangan pesonanya karena telah dikudeta untuk kepentingan orang-perorang. Untuk orang seperti Benny Wenda, Mahfud MD hanya berani bilang makar. Tapi apa ada tindakan?”  tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya