Berita

Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK/RMOL

Hukum

KPK Enggan Komentari Pernyataan Hashim Djojohadikusumo Soal OTT Edhy Prabowo

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 01:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo telah membantah bahwa perusahaannya ada kaitannya dengan perkara kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Atas pernyataan Hasyim yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan memberikan komentar.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto yang mengaku tidak boleh untuk berprasangka sebelum tahap pembuktian perkara.

"Yang pertama masalah Pak Hasyim ya. Kami tidak boleh berspekulasi dan berprasangka mendahului dari pembuktian ya," ujar Karyoto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).

Karena kata Karyoto, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap perkara ini. Baik terkait dengan barang bukti yang diamankan maupun informasi lainnya.

"Saya bilang baru hari Senin ini kita akan melaksanakan review, karena banyak sekali dokumen-dokumen yang misalnya digeledah dibawa kita analisa dan kita evaluasi satu-satu, mana yang berkait dengan perkara dan mana yang bisa dikembangkan untuk perkara itu," jelas Karyoto.

Sehingga, Karyoto mengaku tidak akan memberikan respon atas banyak spekulasi di tengah masyarakat.

"Jadi, saya tidak berspekulasi, kalau saya bicara salah nanti malah ada dampaknya yang tidak baik," terang Karyoto.

Saat ditanya soal Hashim yang mengaku siap untuk diperiksa sebagai saksi, Karyoto pun tetap teguh untuk tidak memberikan respons.

"Prinsipnya kita tidak boleh atau berprasangka dulu sebelum ada hal-hal yang mengkait, hal-hal yang layak dipertanyakan terkait dokumen atau informasi-informasi apa, atau bahkan keterangan saksi dan lain-lain," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya