Berita

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo/Net

Politik

Kasus Edhy Prabowo Dipolitisasi, Saraswati: Itu Sudah Pasti

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 19:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus OTT suap ekspor benih lobster yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bisa menjadi alat politik pihak-pihak tertentu untuk menggerus elektabilitas paslon cakada dari Parpol Gerindra.

Salah satu yang bisa digerus adalah gelaran Pilkada Tangerang Selatan, di mana terdapat calon dari Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Nama Saraswati bahkan sudah dikaitkan bersama ayahnya Hashim Djojohadikusumo sebagai pemilik perusahaan eksportir PT Bima Sakti Mutiara.

“Kalau kita kaitkan dengan pilkada, pemilu ya sudah pasti itu menjadi makanan umum yang akhirnya menggerus kredibilitas dan elektabilitas. Enggak perlu ditanya, itu logikanya,” tegas Saraswati dalam jumpa pers di Restoran Jet Sky, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12).


Ia mengamini bahwa penangkapan elite parpol oleh KPK kerap kali dimainkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Terlebih kasus ekspor benih lobster yang mengaitkan keluarganya bukanlah hal baru.

"Ini bukan lagu baru, sebenarnya sudah cukup lama dimainkan. Saya berani menyampaikan ini seolah-olah dimainkan karena kita sudah memberikan klarifikasi beberapa bulan yang lalu (soal ekspor benur),” ucapnya.

Pihaknya meminta agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah isu yang berembus terkait kasus dugaan suap ekspor benur di KKP karena rentan bermuatan politis.

"Kami minta tolong junjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kami sudah sampaikan kebenaran di sini, mudah-mudah sudah clear dan clean,” katanya.

Dia menegaskan perusahaannya selama lima tahun ini tidak melakukan ekspor benih lobster seperti yang ramai diperbincangkan masyarakat.

"Kami bukan pelaku ekspor karena sampai saat ini izinnya belum kami dapatkan. Masih ada persyaratan yang harus dipenuhi. Walaupun kami sudah melalukan pembudidayaan, itu pun baru mulai,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya