Berita

Ilustrasi sekolah tatap muka/Net

Politik

Kemendikbud Diminta Inventarisasi Masalah Sekolah Tatap Muka, Dari Hal Sepele Sampai Berisiko Tinggi

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah perlu membuat inventaris masalah dan evaluasi proses pembelajaran tatap muka serta simulasi sekolah fisik yang akan diberlakukan secara nasional pada Januari 2021 mendatang.  

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12).

"Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya. Belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu," kata Fikri.


Menurut Fikri, kebijakan yang akan dimulai Januari 2021 tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, keselamatan peserta didik dan guru harus tetap menjadi prioritas. Analisis resiko perlu dilakukan bukan untuk menakuti, melainkan mencari antisipasi yang tepat dan cepat.

Atas dasar itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah.

"Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran," tegasnya.
 
Fikri juga meminta inventarisasi masalah, termasuk evaluasi kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan di beberapa daerah sejak Agustus lalu. "Misalnya soal laporan timbulnya klaster baru Covid di sekolah-sekolah dan respons penanganannya," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya