Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Sukamta/Net
Beragam gejolak yang muncul di Papua diduga kuat terjadi karena progres pembangunan di wilayah tersebut yang belum signifikan terjadi.
Atas alasan itu juga, Fraksi PKS mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia timur.
Usulan disampaikan langsung Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM, Sukamta saat berbincang dengan wartawan, Jumat (4/12).
“Saya kira keberadaan desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, Saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia bagian timur,†ujarnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini menilai, dengan adanya kementerian khusus, maka beragam masalah di Papua bisa diselesaikan secara cepat dan tepat.
“Jadi bisa fokus, tertarget jelas, dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan," katanya.
Sukamta menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif. Pemerintah bahkan terkesan membangun Papua secara artifisial.
"Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda,†katanya.
Menurutnya, jika pemerintah masih menggunakan model pendekatan yang sama, maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.
“Maka dengan adanya kementerian atau badan khusus soal Papua dan Indonesia timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden,†tandasnya.
