Berita

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding/Net

Politik

Benny Wenda Bukan Orang Indonesia, Papua Dan Papua Barat Tetap Dalam Pangkuan Ibu Pertiwi

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 15:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Benny Wenda mengatakan telah mendeklarasikan pemerintahan sementara di Papua Barat. Pernyataan tersebut menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, Benny Wenda bukanlah orang Papua, dia sudah menjadi warganegara lain sejak beberapa tahun lalu.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa dipisahkan oleh pihak manapun.

"Dalam artian urusan persatuan dan kesatuan dan segala urusan yang ada di dalamnya tidak bisa lagi diganggugugat dengan alasan apapun dan aspirasi apapun," ucap Karding kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).


Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan tindakan-tindakan yang menyatakan kemerdekaan di luar Indonesia seperti melakukan deklarasi pemerintahan sementara adalah tindakan yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.

"Ini adalah tindakan yang menganggap bahwa menyatakan 'perang' dalam tanda petik. Oleh karena itu, harus diingat konsekuensinya. Konstitusi memberikan kewenangan bagi negara untuk menyelesaikan ternasuk menumpas gerakan-gerakan yang sifatnya ingin merdeka atau memisahkan diri," ucapnya.

Karding berharap pernyataan Papua merdeka hanya sekadar wacana bagi mereka yang mengatasnamakan OPM dan tidak serius dilakukan.

"Kalau serius, kita tidak boleh tawar-menawar, terhadap semua sikap politik atau langkah politik atau upaya politik yang ingin merdeka itu harus dihadapi. Namun, saya juga berpikir bahwa keberadaan mereka ini tentu deklarasi mereka ini belum tentu berdiri sendiri," bebernya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Karding, perlu melakukan diplomasi kepada semua pihak. Jika OPM kerap mendesak Papua merdeka maka pemerintah perlu turun tangan.

"Harus dilakukan diplomasi-diplomasi oleh pemerintah, diplomasi ke semua pihak, dan mencoba persuasif, tapi kalau tetep ngotot menurut saya tetap harus pemerintah dalam hal ini harus turun tangan," ucapnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya