Soal Papua Barat, Demokrat: Pemerintah Mau Pilih Solusi Soft Power, Hard Power, Atau Kombinasi?

Langkah yang akan dilakukan pemerintah sangat ditunggu dalam menyikapi masalah di Papua Barat yang dipicu pernyataan sepihak Benny Wenda.

"Kita semua menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini. Apa yang akan dilakukan pemerintah?" kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (3/12).

Menurut Ossy, langkah pemerintah dalam menyikapi gerakan Benny Wenda dkk di Papua Barat itu menjadi penting. Sebab, langkah yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan agar persoalan tersebut bisa dituntaskan.

"Diplomasi seperti apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan pendekatan melalui solusi yang soft power ataupun hard power atau mungkin kombinasi keduanya?" tuturnya.

"Yang terpenting, pemerintah harus melakukan sesuatu terkait permasalahan ini," demikian Ossy Dermawan.

Pada Selasa kemarin (1/12), Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Secara sepihak Benny menyebut provinsi Papua Barat tidak tunduk kepada Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, pernyataan Benny Wenda dinilai tak memiliki dasar hukum. Bahkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak klaim sepihak Benny Wenda tersebut.