Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta tengah guncang. Sebab, saat sejumlah anggotanya kencang mengkritisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021, pihak fraksi justru berbeda 180 derajat.
Hal tersebut ditunjukkan oleh anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang menyetujui pembahasan RKT DPRD DKI 2021 dan memberi tanda tangan saat rapat.
Tapi anehnya setelah pembahasan, PSI malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.
Menanggapi hal ini, beberapa anggota fraksi PSI lainnya, sebut saja Viani Limardi dan Wiliam Aditya Sarana, mengaku sangat sedih lantaran ada perbedaan pandangan di tubuh fraksi mereka.
"Beberapa anggota fraksi kami juga sangat terpukul, merasa sangat dikhianati, merasa sangat dibohongi, dan merasa sangat dilecehkan dengan langkah yang diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video berdurasi 2 menit 20 detik yang diterima
Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (2/12).
Meski begitu, lanjut Viani, sebagai satu kesatuan dalam fraksi PSI, ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa bicara sebagai individu.
"Sehingga langkah apapun yang sudah diambil fraksi dengan berat hati, dan dengan sangat sedih, kami terima," sambungnya.
Anggota fraksi PSI lainnya, Wiliam Aditya Sarana, mengaku merasa malu karena ternyata fraksinya membuat kebijakan lain di luar yang disuarakan.
"Saya malu ketemu anggota komisi yang lain gitu. Mau ditaruh di mana muka saya? Satu sisi saya takut dengan partai, saya anggota partai, saya anggota Komisi A. Saya terjepit ini," ungkap Wiliam.
RKT DPRD DKI 2021 dianggarkan sebesar Rp 888 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua item. Mulai kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi Pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
Namun PSI justru mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan RKT DPRD yang diusulkan.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, pada Senin kemarin (30/11).
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,†tegas Michael.
