Masa Tenang Pilkada, Pimpinan DPR Imbau Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

Menjelang masa tenang Pilkada Serentak 2020 pada 6-8 Desember 2020, masyarakat diminta diri tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dimunculkan pihak tertentu untuk memancing kegaduhan.

"Bersama kita jaga marwah Pilkada saat masa tenang nanti, jangan cepat terprovokasi. Kita jaga suasana harmonis dan nyaman. Baik pasangan calon dan relawan bisa menghentikan seluruh aktivitas kampanye sesuai dengan aturan PKPU," kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, lewat keterangannya, Rabu (2/12).

Selain itu, untuk kampanye yang dilakukan melalui media sosial, diharapkan semua pasangan calon maupun relawan mampu menahan diri dan tidak terpancing dengan narasi yang bersifat propaganda.

"Suasana yang harmonis ini harus terus kita jaga. Jangan terpancing dengan provokatif yang mengarah adu domba atau memecah belah persatuan menjelang pesta demokrasi," ujarnya.

DPR juga berharap, Bawaslu dan Kemenkominfo untuk memantau dan bersikap tegas terhadap konten-konten yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan Pilkada itu sendiri.

"Meredam dengan langkah-langkah cepat sangat dibutuhkan. Agar aroma provokatif ini tidak menjadi masalah. Bawaslu dan Kemenkominfo diharapkan hadir untuk mengantisipasi gejolak yang tidak diharapkan," jelasnya.

Politikus Golkar ini juga meminta KPU dan Bawaslu mampu mengantisipasi polemik penggunaan ribuan kertas suara yang sebelumnya dinyatakan rusak hasil penyortiran petugas.

Sehingga tidak menimbulkan kendala pada hari pencoblosan di tempat pemungutan suara nanti. Termasuk upaya memanfaatkan kelemahan penyelenggara pemilu.

Untuk itu, Bawaslu harus memberikan saran perbaikan kepada KPU terkait ditemukan lembar kertas suara rusak dengan meminta dilakukan penggantian seluruhnya.

"Kita juga sangat berharap pendistribusian logistik untuk pemilihan kepala daerah nanti oleh KPU tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga tidak muncul permasalahan di tempat pemungutan suara nanti," demikian Azis Syamsuddin.