Berita

Ilustrasi PSBB/Net

Politik

Pemprov DKI Kembali Diingatkan Libatkan Ahli Sebelum Putuskan PSBB

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 18:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Melonjaknya pasien terpapar pandemi virus corona baru (Covid-19) jelang akhir tahun ini menjadi kekhawatiran masyarakat terutama di wilayah DKI Jakarta.

Tak sedikit banyak masyarakat yang menilai buruk pemerintah baik pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.

Tak sedikit publik berpendapat agar pemerintah memperketat kembali penerapan PSBB agar dapat memutus mata rantai virus dari Wuhan China tersebut.


Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, untuk kembali memberlakukan PSBB, pemerintah harus melakukan kajian dengan melibatkan ahli epidemiologi.

“Untuk melakukan evaluasi PSBB itu, tentu harus berdasarkan atas kajian selama ini kan yang dipakai kan epidemiolog yang katanya dipakai pemerintah untuk memutuskan PSBB,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (1/12).

Sehingga, Saleh menyarankan agar pemerinrah membuka dialog dengan epidemiolog untuk menentukan apakah perlu memperketa PSBB kembali atau tidak.

“Saya kira tetap saja kita kembalikan hak untuk menentukan persoalan apakah PSBB diperketat atau tidak kepada pihak epidemiolog bekerja sama dengan pemerinth untuk menentukan itu,” katanya.

Menurutnya, persoalan memperketat PSBB bukanlah perkara mudah, lantaran banyak yang dirugikan dari segi ekonomi.

“Kalau diperketat lagi ada banyak orang yang ingin katakanlah juga bekerja kemudian kalau nanti PSBB diperketat pekerjaannya mungkin agak terbengkalai jadi itu agak dilematis,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya