Berita

Ujang Komarudin/Net

Politik

Ujang Komarudin: Penangkapan Edhy Prabowo Sama Persis Dengan Presiden PKS Di Era SBY

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 12:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebagian kalangan berpendapat penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo dipolitisasi atau kental dengan unsur politik yang dilakukan oleh partai koalisi pemerintahan lantaran tidak senang Partai Gerindra duduk di kursi kabinet Indonesia Maju.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan kasus yang dialami Edhy Prabowo sama persis dengan kasus Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq yang menduduki kursi menteri namun dilengserkan karena terseret kasus korupsi pengadaan impor daging sapi.

PKS kala itu, kata Ujang, kerap mengkritisi pemerintahan SBY sehingga diambil langkah untuk membuat PKS diam dengan meng-KPK-kannya.


“Ini sama kayak PKS dulu di pemerintahan SBY, itu sering mengkritis SBY lalu apa yang terjadi? Akhirnya kan ditangkap Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq (Kasus sapi) saya kira polanya sama lah seperti itu. Instrumennya menggunakan KPK. Sebetulnya sama saja, memang kasus hukumnya ada kasus politiknya juga ada,” ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).

Pihaknya tak menampik kasus Edhy Prabowo dipolitisasi oleh sebagian parpol koalisi pemerintahan. Meski dalam kasus tersebut dipenuhi unsur hukum berdasarkan bukti-bukti yang disimpan KPK.

“Ya ada pasti. Penegakkan hukumnya kita dorong KPK. Politisasinya begini, yang pertama itu kasus Harun Masikhu ke mana? Itu kan di depan mata lalu menghilang? Kenapa KPK enggak berani mengusut Harun Masikhu? Yang itu dianggap melibatkan partai penguasa gitu. Ini kan penting. Mengapa Gerindra yang dikerjain?”katanya.

“Yang kedua itu kan atas laporan lawan politik Gerindra, kasus Edhy Prabowo lalu diambil oleh KPK sebagai bagian dari penegakkan hukum, penegakkan hukum kita dorong, KPK jangan diganggu tapi nilai politisnya ada,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya