Berita

Sekretaris Umum FPI Munarman/Net

Politik

Pemerintah Tidak Satu Bahasa Sikapi Ajakan Rekonsiliasi, FPI: Ada Elemen Yang Memainkan Irama Berbeda

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 03:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap pemerintah terhadap upaya Habib Rizieq Shihab dalam menawarkan rekonsiliasi kerap tidak satu bahasa.

Sekretaris Umum FPI Munarman menyampaikan, tidak sepahamnya pemerintah membuat FPI bingung dengan sikap pemerintah dengan ajakan rekonsiliasi Habib Rizieq.

“Mau komunikasi itu siapa yang mau dipegang, sementara kita melakukan dialog dengan yang mewakili pemerintah, tapi ada elemen lain yang melakukan tindakan yang berbeda dengan hal itu,” ucap Munarman dalam tayangan Youtube Akbar Faisal Uncencores, Senin (30/11).


Dia memberikan contoh saat Habib Rizieq Shihab ingin pulang ke Indonesia, namun dipersulit hingga baru saat ini kembali ke tanah air.

Munarman menilai ada kelompok lain yang berusaha untuk menahan pemerintah melakukan rekonsiliasi kepada Habib Rizieq Shihab.

“Salah satu yang saya mau katakan, salah satu penyebab Habib Rizieq tidak bisa pulang dulu dan kasus Habib Rizieq muncul karena ada kelompok lain yang memainkan irama yang berbeda. Nah, ini yang membuat situasinya terjadi, kekacauan itu. Kalau dalam bahasa sosial ini disebut urdu apcau, kita tidak tahu siapa sebetulnya yang berkuasa itu yang terjadi sebetulnya,” jelasnya.

Munarman justru meminta agar ada pendisplinan dengan mengembalikan posisi pemerintah itu sebagai lembaga resmi yang bisa menjadi acuan dan rujukan dalam mengambil sikap.

“Kalau ini misalnya Pak Wapres KH. Maruf Amin membuka komunikasi sudah ada komunikasi dibuka, tapi kan kalau elemen pemerintah membuat kekacauan artinya membangkang apa yang dilakukan oleh wapres itu agak susah hidup dalam situasi seperti ini,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya