Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu/Net

Politik

Presiden PKS: Pandemi Telah Mengancam Kehidupan Berdemokrasi

MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 | 14:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia tengah menghadapi krisis kembar, kesehatan dan ekonomi, yang ternyata mengancam kehidupan berdemokrasi. Gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang muncul dengan dalih terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi.

Sebab itu, papar dia, perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih bergejolak di Indonesia.

Begitu tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat memberi sambutan di acara Studium Generale Kebangsaan jelang Musyawarah Nasional V dengan tema “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat” secara daring, Jumat malam (20/11).


"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi yang mengancam demokrasi kita,” ujar Syaikhu.

“Dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi), yang menjaga keseimbangan sistem," sambungnya.

Syaikhu mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Termasuk menghindari semakin menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat.

Dalam menjaga demokrasi ini, Syaikhu mengatakan PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.

"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas trek konstitusi UUD NRI 1945," tutur dia.

Syaikhu menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

“Pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan, telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya