Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu/Net

Politik

Presiden PKS: Pandemi Telah Mengancam Kehidupan Berdemokrasi

MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 | 14:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia tengah menghadapi krisis kembar, kesehatan dan ekonomi, yang ternyata mengancam kehidupan berdemokrasi. Gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang muncul dengan dalih terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi.

Sebab itu, papar dia, perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih bergejolak di Indonesia.

Begitu tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat memberi sambutan di acara Studium Generale Kebangsaan jelang Musyawarah Nasional V dengan tema “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat” secara daring, Jumat malam (20/11).


"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi yang mengancam demokrasi kita,” ujar Syaikhu.

“Dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi), yang menjaga keseimbangan sistem," sambungnya.

Syaikhu mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Termasuk menghindari semakin menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat.

Dalam menjaga demokrasi ini, Syaikhu mengatakan PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.

"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas trek konstitusi UUD NRI 1945," tutur dia.

Syaikhu menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

“Pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan, telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya