Presiden PKS Ahmad Syaikhu/Net
Indonesia tengah menghadapi krisis kembar, kesehatan dan ekonomi, yang ternyata mengancam kehidupan berdemokrasi. Gejala otoritarian dan oligarki dalam kebijakan-kebijakan yang muncul dengan dalih terjadinya krisis kesehatan dan ekonomi.
Sebab itu, papar dia, perlu ada kontrol sosial untuk menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih bergejolak di Indonesia.
Begitu tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat memberi sambutan di acara Studium Generale Kebangsaan jelang Musyawarah Nasional V dengan tema “Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat†secara daring, Jumat malam (20/11).
"Indonesia tengah menghadapi krisis sistem kesehatan, krisis ekonomi yang mengancam demokrasi kita,†ujar Syaikhu.
“Dalam kondisi saat ini diperlukan satu kekuatan yang melakukan proses kontrol sosial (oposisi), yang menjaga keseimbangan sistem," sambungnya.
Syaikhu mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Termasuk menghindari semakin menguatnya kendali kekuatan oligarki dan otoritarian yang dapat membajak kedaulatan rakyat.
Dalam menjaga demokrasi ini, Syaikhu mengatakan PKS berkomitmen untuk selalu bersama rakyat dan mengadvokasi segala kepentingannya.
"Sekaligus membuat masyarakat berdaya secara politik (berdaulat) sehingga bersama-sama mengawal agar negara ini berjalan tetap berada di atas trek konstitusi UUD NRI 1945," tutur dia.
Syaikhu menyebut, peran serta aktif dari masyarakat sipil dalam menjaga pemerintahan dan tugas negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya merupakan ruh dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Pengalaman bangsa Indonesia yang sudah melewati hidup penuh perjuangan, telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dan tidak mudah menyerah oleh tekanan dan kesulitan," tutupnya.
