Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pengurus Pusat Demokrat Tidak Ingin Sikap Bijak Jokowi Dirusak Luhut Pandjaitan

MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 | 10:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan yang melibatkan Edhy Prabowo dikritik.

Pengurus pusat Partai Demokrat, Taufiqurahman menilai pernyataan itu bagian dari bentuk intervensi eksekutif kepada lembaga hukum.

"Saya minta kepada Pak LBP untuk menghargai proses hukum yang sedang terjadi di KPK. Jangan menunjukkan arogansi kekuasaan eksekutif. Sebaiknya kita berikan KPK kesempatan untuk mengembangkan kasus ini seluas-luasnya,” ujar Taufiq seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (29/11).


Di sisi lain, Taufiq memuji sikap Presiden Jokowi yang memberikan pernyataan bahwa dirinya mempercayakan kasus hukum anggota kabinet kepada pihak yang berwenang.

"Saya kira presiden sudah menunjukkan sikap yang baik, jangan sampai dirusak oleh pernyataan-pernyataan kontra produktif seperti yang disampaikan Pak LBP," tegas Taufiq yang merupakan mantan ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu.

"Mari kita sama-sama membangun kultur kekuasaan yang bermartabat karena publik mengawasi proses yang sedang berjalan," pungkasnya. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya