Ketua KPK Firli Bahuri (tengah)/RMOL
Penangkapan Menteri Kelautan Edhi Prabowo tidak ada kaitannya dengan urusan politik.
Kasus dugaan suap terkait ekspor benih lobster (benur) yang menjerat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah korupsi murni.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firli Bahuri, saat jumpa pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11).
"Kasus yang terjadi di KKP tentu adalah tindak pidana korupsi murni, enggak ada kaitannya dengan politik. Jadi jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik," kata Firli.
Menurut Firli, apabila hasil pengembangan kasus ekspor benur harus menjerat pengurus partai politik, itu merupakan kasus yang sifatnya perorangan.
"Kalau pun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai tapi terkait kasus tindak pidana adalah berlaku orang per orang. Karena sesungguhnya konsep hukum barang siapa itu adalah setiap orang," tuturnya.
Jenderal bintang tiga ini menegaskan, KPK tetap fokus pada perbuatan dalam melihat suatu peristiwa pidana dalam hal ini korupsi terkait kasus ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo dkk.
"Kalau betul ada perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur sengaja atau lalai. Selanjutnya apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum jadi kita fokus kepada perbuatan," tuturnya.
"Karena enggak ada peristiwa pidana tanpa ada perbuatan dan tidak ada perbutan tanpa orang," demikian Firli.
