Berita

Damai Hari Lubis/Net

Politik

Pencopotan Baliho HRS Oleh TNI Tak Memiliki Dasar Hukum, Aliansi Anak Bangsa: Itu Bentuk Sikap Yang Arogan!

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 21:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kontroversi pencopotan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab, kembali mendapat sorotan dari Aliansi Anak Bangsa.

Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis mengatakan, pencoptan baliho oleh TNI tidak memiliki dasar hukum, meskipun Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, menyebut tindakan tersebut karena menjalankan tugas.

"Penurunan atau pencopotan baliho oleh Pangdam bukan hak dan tidak merupakan kewenangan TNI atau anggota TNI," ujar Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).

Bahkan, Aktivis Mujahid 212 ini menilai, secara fakta dan realita keamanan negara, keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho tidak memiliki keadaan darurat yang mengakibatkan kegentingan.

"Sehingga perlakuan atau tindakan dan perbuatan ini tidak atau sekurang-kurangnya belum memiliki dasar hukum atau asas legalitas yang ada. Yakni, tidak memenuhi kriteria ketentuan UU 34/2004 Tentang TNI," tuturnya.

Oleh karena itu, Damai Hari Lubis menganggap secara hukum dan patut diduga perbuatan pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab sebagai perbuatan ilegal atau melanggar hukum, yang ia sebut memperlihatkan sikap arogan dari seorang Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

"Pangdam Jaya telah mengakui dirinya 'arogan'. Karena dinyatakan olehnya, penurunan Baliho yang bergambar seorang ulama besar Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah inisiasinya sendiri, tanpa perintah Panglima TNI," demikian Damai Hari Lubis.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya