Berita

Prabowo Subianto dengan Edhy Prabowo saat dipanggil ke Istana Negara menjelang pengumunan Menteri Kabinet Kerja II/Net

Politik

Mungkin Ini Alasan Prabowo Masih Bungkam Soal Penangkapan Edhy

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 16:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejak Rabu 25 November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster, hingga saat ini Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sama sekali bungkam, belum ada pernyataan resmi dirinya kepada publik atas penangkapan anak buahnya di Gerindra itu.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan, diamnya Prabowo hingga saat ini tidak lazim, sebab sebagai seorang Ketum partai yang kadernya ditangkap KPK sudah sewajarnya Prabowo memberikan pernyataan.

"Apalagi posisi Edhy Prabowo du partai bukan orang sembarangan, dia salah satu Wakil Ketua Umum, sehingga sudah semestinya Ketum partai membuat pernyataan resmi terkait penangkapan ini," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).


Karena bagaimanapun, peryataan resmi Prabowo penting untuk menghadapi dinamika ke depan sekaligus warning bagi seluruh kadernya agar peristiwa serupa tidak terulang.

Mantan sekjen Prodem ini menduga, diamnya Prabowo sampai saat ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama Prabowo tengah mengumpulkan informasi-informasi yang menyeluruh, kemudian masih mengkalkulasi dampak pernyataanya yang akan diberikan terhadap konstalasi politik Gerindra ke depan bersama Pemerintah.

"Atau mungkin aja ada kader Gerindra yang lain yang tersangkut dalam perkara ini," tekan aktivis yang akrab disapa Komeng ini.

Bukan tanpa sebab, saat KPK mengamankan Edhy Prabowo di Bandara Soetta usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat, terdapat istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi yang juga anggota DPR komisi V dari partai Gerindra.

Dan kedua, mungkin saja Prabowo tengah berhitung dampak dari kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo dalam kerangka partai Gerindra di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Apakah ini menjadi evaluasi terhadap kesepakatan diawal antara Prabowo dengan Jokowi ketika Gerindra bergabung dengan pemerintah yakni dua pos menteri, apakah ada clausul jika di tengah jalan tersangkut masalah hukum pos dua menteri itu masih milik Gerindra atau tidak, mungkin itu yang saya kira hingga saat ini Prabowo masih diam belum berkomentar soal Edhy," demikian komeng.   


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya