Prabowo Subianto dengan Edhy Prabowo saat dipanggil ke Istana Negara menjelang pengumunan Menteri Kabinet Kerja II/Net
Sejak Rabu 25 November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster, hingga saat ini Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sama sekali bungkam, belum ada pernyataan resmi dirinya kepada publik atas penangkapan anak buahnya di Gerindra itu.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan, diamnya Prabowo hingga saat ini tidak lazim, sebab sebagai seorang Ketum partai yang kadernya ditangkap KPK sudah sewajarnya Prabowo memberikan pernyataan.
"Apalagi posisi Edhy Prabowo du partai bukan orang sembarangan, dia salah satu Wakil Ketua Umum, sehingga sudah semestinya Ketum partai membuat pernyataan resmi terkait penangkapan ini," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).
Karena bagaimanapun, peryataan resmi Prabowo penting untuk menghadapi dinamika ke depan sekaligus warning bagi seluruh kadernya agar peristiwa serupa tidak terulang.
Mantan sekjen Prodem ini menduga, diamnya Prabowo sampai saat ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama Prabowo tengah mengumpulkan informasi-informasi yang menyeluruh, kemudian masih mengkalkulasi dampak pernyataanya yang akan diberikan terhadap konstalasi politik Gerindra ke depan bersama Pemerintah.
"Atau mungkin aja ada kader Gerindra yang lain yang tersangkut dalam perkara ini," tekan aktivis yang akrab disapa Komeng ini.
Bukan tanpa sebab, saat KPK mengamankan Edhy Prabowo di Bandara Soetta usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat, terdapat istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi yang juga anggota DPR komisi V dari partai Gerindra.
Dan kedua, mungkin saja Prabowo tengah berhitung dampak dari kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo dalam kerangka partai Gerindra di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Apakah ini menjadi evaluasi terhadap kesepakatan diawal antara Prabowo dengan Jokowi ketika Gerindra bergabung dengan pemerintah yakni dua pos menteri, apakah ada clausul jika di tengah jalan tersangkut masalah hukum pos dua menteri itu masih milik Gerindra atau tidak, mungkin itu yang saya kira hingga saat ini Prabowo masih diam belum berkomentar soal Edhy," demikian komeng.
