Berita

Prabowo Subianto dengan Edhy Prabowo saat dipanggil ke Istana Negara menjelang pengumunan Menteri Kabinet Kerja II/Net

Politik

Mungkin Ini Alasan Prabowo Masih Bungkam Soal Penangkapan Edhy

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 16:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejak Rabu 25 November 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster, hingga saat ini Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sama sekali bungkam, belum ada pernyataan resmi dirinya kepada publik atas penangkapan anak buahnya di Gerindra itu.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto berpandangan, diamnya Prabowo hingga saat ini tidak lazim, sebab sebagai seorang Ketum partai yang kadernya ditangkap KPK sudah sewajarnya Prabowo memberikan pernyataan.

"Apalagi posisi Edhy Prabowo du partai bukan orang sembarangan, dia salah satu Wakil Ketua Umum, sehingga sudah semestinya Ketum partai membuat pernyataan resmi terkait penangkapan ini," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).


Karena bagaimanapun, peryataan resmi Prabowo penting untuk menghadapi dinamika ke depan sekaligus warning bagi seluruh kadernya agar peristiwa serupa tidak terulang.

Mantan sekjen Prodem ini menduga, diamnya Prabowo sampai saat ini terdapat beberapa kemungkinan. Pertama Prabowo tengah mengumpulkan informasi-informasi yang menyeluruh, kemudian masih mengkalkulasi dampak pernyataanya yang akan diberikan terhadap konstalasi politik Gerindra ke depan bersama Pemerintah.

"Atau mungkin aja ada kader Gerindra yang lain yang tersangkut dalam perkara ini," tekan aktivis yang akrab disapa Komeng ini.

Bukan tanpa sebab, saat KPK mengamankan Edhy Prabowo di Bandara Soetta usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat, terdapat istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi yang juga anggota DPR komisi V dari partai Gerindra.

Dan kedua, mungkin saja Prabowo tengah berhitung dampak dari kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo dalam kerangka partai Gerindra di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Apakah ini menjadi evaluasi terhadap kesepakatan diawal antara Prabowo dengan Jokowi ketika Gerindra bergabung dengan pemerintah yakni dua pos menteri, apakah ada clausul jika di tengah jalan tersangkut masalah hukum pos dua menteri itu masih milik Gerindra atau tidak, mungkin itu yang saya kira hingga saat ini Prabowo masih diam belum berkomentar soal Edhy," demikian komeng.   


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya