Cerita Lili KPK: Saya Dengar Calon Kepala Daerah Akan Pakai Dua Tahun Masa Kerja Untuk Balik Modal

Cerita kepala daerah bekerja setengah hati alias sambil berpikir balik modal kampanye bukanlah isapan jempol belaka.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengaku pernah mendengarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan dari calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 9 Desember 2020.

"Saya pernah mendengarkan seorang calon kepala daerah di salah satu kota tanpa sadar saya duduk di sebuah restoran pada saat sore hari," ujar Lili Pintauli Siregar saat acara Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Cakada Provinsi Sumbar, Bali dan Papua yang diunggah di akun YouTube Kanal KPK, Kamis (26/11).

"Saya pertama tidak mengenal siapa rombongan yang ada di depan saya. Tetapi kemudian saya mengamati ternyata itu adalah salah satu calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestasi politik di 9 Desember yang akan datang," imbuhnya.

Pernyataan yang dimaksud adalah bahwa salah satu calon kepala daerah di suatu kota menyatakan akan bekerja untuk rakyat hanya selama tiga tahun menjabat ketika terpilih.

Sisanya, selama dua tahun terakhir menjabat akan digunakan untuk mencari dan mengembalikan modal dana yang telah dikeluarkan selama kontestasi pilkada.

"Dan dengan lantang dia mengatakan begini, 'kita cukup 3 tahun bekerja untuk rakyat, dan 2 tahun berikutnya kita harus mengembalikan apa yang telah kita keluarkan'," terang Lili.

Pernyataan tersebut membuat Lili terkejut. Ia pun lantas memberikan teguran kepada calon kepala daerah itu yang tengah bersama para tim suksesnya.

"Sehingga saya sampaikan kepada timnya, saya katakan bahwa saya akan mencatat anak (calon kepala daerah) tersebut dan saya akan mengikuti perkembangan selanjutnya," tegas Lili.

"Karena kita menjadi marah dengan kalimat-kalimat demikian yang dilontarkan di depan para tim suksesnya dan pada saat itu dia menguasai forum di restoran tersebut," sambung Lili.

Atas pernyataan itu, Lili mengaku sedih karena proses pilkada seharusnya menjadi pijakan awal bagi lahirnya pemimpin yang menjadi titik tolak dimulainya korupsi.

"Dan tentu saja dengan pertimbangan yang demikian, KPK menganggap sudah layak lah kita semua bersama-sama mengawal proses pilkada ini agar berada di jalur yang tepat, dan tidak di simpang kan oleh praktek-praktek yang akan merusak tatanan berbangsa dan bernegara," pungkas Lili.