Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

Menteri KKP Terjerat Korupsi, KAMI: Jokowi Gagal Rekrut Orang Kredibel

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 | 17:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jerat korupsi pada Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benih lobster menunjukkan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam memilih orang-orang kredibel di kabinetnya.

Demikian disampaikan Deklarator KAMI Refly Harun saat jumpa pers daring acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), pada Kamis (26/11).

"Penangkapan Menteri Edhy Prabowo itu makin menunjukan kegagalan pemerintahan Jokowi untuk merekrut orang-orang kredibel yang bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)," ujar Refly Harun.


Sebab menurut Refly, catatan menteri kabinet Jokowi ditangkap KPK juga terjadi di periode pertama.

"Pada masa pemerintahan sebelumnya juga terjadi, paling tidak dengan menteri yang berasal dari Golkar, Sekjen Gokar yang jadi menteri kemudian juga dijadikan tersangka dan dihukum. Ada ketidakjelasan, ketidakseriusan pemerintahan Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi," sesalnya.

Apalagi, lanjut pakar hukum tata negara ini, pernyataan terakhir Presiden Jokowi tentang Menteri Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka kasus suap perizinan benih lobster semakin menunjukkan tidak ada spirit untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Pesiden Jokowi mengapresiasi proses hukum penangakapan Menteri KKP dan sebagainya dan mendukung, itu tidak menunjukan sebuah giroh yang luar biasa," tuturnya.

"Mestinya presiden Jokowi mengatakan 'saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi' dan saya akan pastikan misalnya dalam era terakhir masa jabatan saya, saya pastikan Indonesia naik derajatnya sebagai negara yang tidak korup," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya