. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, juga pandemi Covid-19, sangat berdampak pada platform kerjasama New Southern Policy (NSP) yang dikembangkan Korea Selatan.
Hal itu antara lain disampaikan dosen hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Badrus Sholeh, dalam webinar internasional bertema “ASEAN-Korea Cooperation Upgrade: Focusing on the New Southern Policy of ROK†yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (26/11).
"Kepentingan nasional Korea Selatan, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lainnya sejalan dengan platform NSP-ASEAN,†ujar Badrus.
"Bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN, kebijakan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara," lanjutnya.
Negara-negara ASEAN menyambut inisiatif NSP Korea Selatan karena karakter kebijakan luar negeri Korea Selatan ini menjaga kemitraan yang saling menguntungkan dan setara untuk mencapai kemakmuran bagi semua.
"Sangat tepat mendorong sektor industri agar menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat penelitian, dan laboratorium, untuk mendukung inisiatif pemerintah itu. Hal ini mendesak untuk memastikan keberlanjutan kemitraan dalam jangka panjang. Partisipasi diplomasi non-state actor akan memperkuat forum yang lebih luas dari bilateral ke regional," ujar Badrus.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ingin memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik dengan ASEAN dan India melalui NSP yang diluncurkan pada 2017.
Dalam hal ini ada tiga hal yang saling terkait satu sama lain. Pertama memperkuat hubungan dengan ASEAN memungkinkan Korea Selatan mendiversifikasi strategi kebijakan luar negerinya.
Kedua, peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal ada di Asia Tenggara. Serta ketiga, NSP memungkinkan Korea Selatan mempertahankan otonomi kebijakan luar negeri.
Kerjasama antara Korea Selatan, India dan ASEAN dalam proyek NSP dapat dilihat dari teori kelembagaan sebagai respon atas teori relasi kuasa.
“Aspek kelembagaan harus dikembangkan untuk memperkuat kemitraan timbal balik. Kelembagaan harus diperkuat untuk inisiatif strategis dalam perdamaian dan stabilitas regional dan internasional, serta membangun kerja sama dalam mengatasi pandemi Covid-19," ujarnya.
