Berita

Sandiaga Salahudin Uno/Net

Politik

Bukan KKP, Sandiaga Uno Layak Gantikan Edhy Prabowo Di Kabinet Indonesia Maju

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 18:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan mulai Selasa (24/11) jelang dinihari, membuat heboh masyarakat.

Termasuk, tentang siapa sosok yang akan mengisi kekosongan di Kabinet Indonesia Maju untuk mengantikan Edhy Prabowo jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.  

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, sosok yang layak menggantikan Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju adalah Wakil Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno.


Dengan catatan, Presiden Joko Widodo harus terlebih dahulu melakukan perombakan kabinet dan Sandiaga Uno selaku perwakilan 'jatah koalisi' dari Gerindra tidak ditempatkan di Kementerian KKP.

Sebab, jika Gerindra ditempatkan di Kementerian KKP maka bisa menimbulkan abuse of power dalam penanganan kasus ekspor benih lobster tersebut.

"Presiden bisa melakukan perombakan kabinet. Artinya Gerindra tidak ditempatkan di KKP karena KKP dalam masa proses penanganan kasus korupsi," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (25/11).

Dedi menguraikan alasan kenapa Sandiaga Uno layak menggantikan Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju, yakni berlatarbelakang seorang enterpreneur.  

"Sandiaga Uno tidak begitu kuat punya relasi politik dengan parpol meskipun beliau adalah Gerindra. Tetapi di sisi lain bahwa Sandiaga Uno punya darah profesional, artinya dia tidak murni politisi, sebagai korporat tentu akan punya managerial yang berbeda dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik," ujar Dedi Kurnia Syah.

"Pertimbangannya tentu Sandiaga Uno masih dianggap sebagai bagian dari Gerindra, tetapi tentu secara kemapanan tidak terlalu politis, karena beliau juga profesional," imbuh dia.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya