Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

Beban Berat Di Pundak Prabowo Subianto Pasca OTT Edhy Prabowo

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 16:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beban berat kini berada di pundak Prabowo Subianto pasca Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukan hanya soal Edhy yang merupakan anak buah Prabowo di Partai Gerindra. Tetapi, Prabowo punya beban moral untuk menyelamatkan wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana Edhy menjadi menteri pertama yang terjaring OTT KPK di periode ini.

Penjelasan tersebut disampaikan pengamat politi Kedai Kopi, Hendri Satrio ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).


Hendri justru kurang sepakat dengan anggapan bahwa penangkapan Edhy Prabowo diindikasikan adanya keretakan dalam pemerintahan Jokowi.

Terlebih Edhy Prabowo merupakan menteri dari pihak oposisi yang digandeng Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.

“Enggak ada hubungannya antara kemesraan dengan ditangkap KPK. Jadi, justru sekarang bebannya itu adalah bagaimana Prabowo bisa menyelamatkan muka Pak Jokowi,” ucap Hendri.

“Kan Prabowo anak buahnya Pak Jokowi, jadi harus bisa diselamatkan muka bosnya itu,” imbuhnya.

Cara paling baik untuk Prabowo menyelamatkan muka Jokowi dari kasus anak buahnya tersebut dengan cara memberikan hukuman kepada kadernya, setelah mendapatkan keterangan pasti dari KPK.

“Caranya gimana? Harusnya, misalnya perannya memberikan punishment langsung kepada kadernya. Tapi kan memang ini musti ditunggu dulu keputusannya, apakah memang OTT, atau apa?” katanya.

Menurutnya, satu-satunya cara agar Jokowi dan Prabowo aman, dan wajah pemerintahan baik, yakni dengan memecat Edhy Prabowo baik dari susunan partai maupun pemerintahan.

“Tapi menurut saya kalau sudah ditangani KPK begini, satu-satunya jalan kalau enggak dipecat ya mesti mundur. Ini untuk menyelamatkan pemerintahan juga kan dan menyelamatkan Gerindra. Kalau nunggu lama-lama malah ke mana-mana nanti,” tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya