Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

Beban Berat Di Pundak Prabowo Subianto Pasca OTT Edhy Prabowo

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 16:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beban berat kini berada di pundak Prabowo Subianto pasca Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukan hanya soal Edhy yang merupakan anak buah Prabowo di Partai Gerindra. Tetapi, Prabowo punya beban moral untuk menyelamatkan wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana Edhy menjadi menteri pertama yang terjaring OTT KPK di periode ini.

Penjelasan tersebut disampaikan pengamat politi Kedai Kopi, Hendri Satrio ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).


Hendri justru kurang sepakat dengan anggapan bahwa penangkapan Edhy Prabowo diindikasikan adanya keretakan dalam pemerintahan Jokowi.

Terlebih Edhy Prabowo merupakan menteri dari pihak oposisi yang digandeng Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.

“Enggak ada hubungannya antara kemesraan dengan ditangkap KPK. Jadi, justru sekarang bebannya itu adalah bagaimana Prabowo bisa menyelamatkan muka Pak Jokowi,” ucap Hendri.

“Kan Prabowo anak buahnya Pak Jokowi, jadi harus bisa diselamatkan muka bosnya itu,” imbuhnya.

Cara paling baik untuk Prabowo menyelamatkan muka Jokowi dari kasus anak buahnya tersebut dengan cara memberikan hukuman kepada kadernya, setelah mendapatkan keterangan pasti dari KPK.

“Caranya gimana? Harusnya, misalnya perannya memberikan punishment langsung kepada kadernya. Tapi kan memang ini musti ditunggu dulu keputusannya, apakah memang OTT, atau apa?” katanya.

Menurutnya, satu-satunya cara agar Jokowi dan Prabowo aman, dan wajah pemerintahan baik, yakni dengan memecat Edhy Prabowo baik dari susunan partai maupun pemerintahan.

“Tapi menurut saya kalau sudah ditangani KPK begini, satu-satunya jalan kalau enggak dipecat ya mesti mundur. Ini untuk menyelamatkan pemerintahan juga kan dan menyelamatkan Gerindra. Kalau nunggu lama-lama malah ke mana-mana nanti,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya