Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Net

Politik

Beban Berat Di Pundak Prabowo Subianto Pasca OTT Edhy Prabowo

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 16:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beban berat kini berada di pundak Prabowo Subianto pasca Menteri KKP Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bukan hanya soal Edhy yang merupakan anak buah Prabowo di Partai Gerindra. Tetapi, Prabowo punya beban moral untuk menyelamatkan wajah pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana Edhy menjadi menteri pertama yang terjaring OTT KPK di periode ini.

Penjelasan tersebut disampaikan pengamat politi Kedai Kopi, Hendri Satrio ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/11).

Hendri justru kurang sepakat dengan anggapan bahwa penangkapan Edhy Prabowo diindikasikan adanya keretakan dalam pemerintahan Jokowi.

Terlebih Edhy Prabowo merupakan menteri dari pihak oposisi yang digandeng Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.

“Enggak ada hubungannya antara kemesraan dengan ditangkap KPK. Jadi, justru sekarang bebannya itu adalah bagaimana Prabowo bisa menyelamatkan muka Pak Jokowi,” ucap Hendri.

“Kan Prabowo anak buahnya Pak Jokowi, jadi harus bisa diselamatkan muka bosnya itu,” imbuhnya.

Cara paling baik untuk Prabowo menyelamatkan muka Jokowi dari kasus anak buahnya tersebut dengan cara memberikan hukuman kepada kadernya, setelah mendapatkan keterangan pasti dari KPK.

“Caranya gimana? Harusnya, misalnya perannya memberikan punishment langsung kepada kadernya. Tapi kan memang ini musti ditunggu dulu keputusannya, apakah memang OTT, atau apa?” katanya.

Menurutnya, satu-satunya cara agar Jokowi dan Prabowo aman, dan wajah pemerintahan baik, yakni dengan memecat Edhy Prabowo baik dari susunan partai maupun pemerintahan.

“Tapi menurut saya kalau sudah ditangani KPK begini, satu-satunya jalan kalau enggak dipecat ya mesti mundur. Ini untuk menyelamatkan pemerintahan juga kan dan menyelamatkan Gerindra. Kalau nunggu lama-lama malah ke mana-mana nanti,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya