Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi/Ist

Politik

Tidak Setuju Ekspor Benih Lobster, Dedi Mulyadi: Benih Itu Anak-anak, Tak Boleh Dieksploitasi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 14:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster (benur) yang disebut sebagai dasar penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.

Dedi pun teringat pada saat melakukan rapat dengan Menteri KKP, di mana pihaknya kurang sepakat dengan kebijakan ekspor benur.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV konsisten sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (25/11).


Setidaknya ada tiga alasan kenapa Dedi tidak menyetujui adanya kebijakan ekspor benih lobster, yang dalam pandangannya itu tidak layak dilakukan.

“Karena, pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungan, walau jumlahnya katanya ada 2 miliar. Bagi saya tidak penting jumlahnya berapa, yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan,” tegasnya.

Alasan kedua, Dedi mengibaratkan benih lobster sebagai anak kecil yang harus disayangi oleh siapapun, dan tidak boleh dieksploitasi.

“Kedua, kan namanya benih itu anak-anak. Kan anak-anak itu tidak boleh dieksploitasi, harus disayangi,” katanya.

Kemudian yang ketiga, lanjut Dedi, benih lobster itu bakal dikirim ke Vietnam. Padahal, Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.

“Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya