Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi/Ist
Dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster (benur) yang disebut sebagai dasar penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.
Dedi pun teringat pada saat melakukan rapat dengan Menteri KKP, di mana pihaknya kurang sepakat dengan kebijakan ekspor benur.
“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV konsisten sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster,†ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (25/11).
Setidaknya ada tiga alasan kenapa Dedi tidak menyetujui adanya kebijakan ekspor benih lobster, yang dalam pandangannya itu tidak layak dilakukan.
“Karena, pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungan, walau jumlahnya katanya ada 2 miliar. Bagi saya tidak penting jumlahnya berapa, yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan,†tegasnya.
Alasan kedua, Dedi mengibaratkan benih lobster sebagai anak kecil yang harus disayangi oleh siapapun, dan tidak boleh dieksploitasi.
“Kedua, kan namanya benih itu anak-anak. Kan anak-anak itu tidak boleh dieksploitasi, harus disayangi,†katanya.
Kemudian yang ketiga, lanjut Dedi, benih
lobster itu bakal dikirim ke Vietnam. Padahal, Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.
“Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat
supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim,†tandasnya.
