Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi/Ist

Politik

Tidak Setuju Ekspor Benih Lobster, Dedi Mulyadi: Benih Itu Anak-anak, Tak Boleh Dieksploitasi

RABU, 25 NOVEMBER 2020 | 14:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan korupsi dalam ekspor benih lobster (benur) yang disebut sebagai dasar penangkapan Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi.

Dedi pun teringat pada saat melakukan rapat dengan Menteri KKP, di mana pihaknya kurang sepakat dengan kebijakan ekspor benur.

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi IV konsisten sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (25/11).


Setidaknya ada tiga alasan kenapa Dedi tidak menyetujui adanya kebijakan ekspor benih lobster, yang dalam pandangannya itu tidak layak dilakukan.

“Karena, pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungan, walau jumlahnya katanya ada 2 miliar. Bagi saya tidak penting jumlahnya berapa, yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan,” tegasnya.

Alasan kedua, Dedi mengibaratkan benih lobster sebagai anak kecil yang harus disayangi oleh siapapun, dan tidak boleh dieksploitasi.

“Kedua, kan namanya benih itu anak-anak. Kan anak-anak itu tidak boleh dieksploitasi, harus disayangi,” katanya.

Kemudian yang ketiga, lanjut Dedi, benih lobster itu bakal dikirim ke Vietnam. Padahal, Vietnam sendiri dari sisi aspek ekonomi merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.

“Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat supply benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya