Berita

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar/Net

Politik

Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 21:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyambangi Wali Nangore Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar, Senin (23/11).

Azis Syamsuddin berkunjung bersama tujuh anggota parlemen yakni Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-Golkar), Fadhlullah (F-Gerindra), Adang Drajatun (F-PKS), Anwar Idris (F-PKB), Muslim (F-Demokrat) dan Irmawan (F-PKB).

Mereka disambut dengan hangat oleh Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar di pelataran Meuligoe Wali Nangroe, Aceh Besar bersama senior advisor Wali Nangroe Muhammad Rafiq.

Azis Syamsuddin mengatakan, kedatangannya itu berkenaan dengan adanya masukan-masukan terhadap pembagian antara daerah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan batas laut dari kilometer 0 ke 7 ke 12 hingga 200 kilometer.

“Yang nanti akan kita tindaklanjuti dengan pemerintah juga berkaitan dengan aplikasi UU 11/2006 tentang PP pelaksanaan yang masih berkaitan tentang dalam hal ini pertanahan dengan badan BPN,” ucap Azis.

Selain itu, Azisjuga membahas perihal pajak dan bebas bea serta kawasan berikat dengan undang-undang yang akan diteruskan ke Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.

“Kemudian juga berkenaan dengan kesinambungan proyek-proyek yang dana otsus ini untuk berkesinambungan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota dan ini akan kita tindaklanjuti dengan Pak Wali, dengan stafsus beliau Pak Rafiq dan seluruh jajaran dan pemda yang nanti kita tunggu pertemuan waktunya lanjutan dengan Pak Gubernur,” bebernya.

Pihaknya akan menanti blue print dari Pemprov Aceh dalam progresnya pada hasil musrenbang dari pihak provinsi.

Hal itu menurutnya, penting dilakukan untuk menjadikan Aceh maju dalam hal pembangunan, agar Aceh dapat menjadi provinsi pembuka dalam hal lobi antar negara.

“Sehingga bisa merupakan multi effect positif bagi masyarakat, bagi pembangunan Aceh. Yang mana provinsi Aceh sebagai lobby negara Indonesia. Sebagai lobby untuk melakukan suatu trade dalam rangka persiapan menuju akan rangka persiapan menuju AFTA dan G20,” tutupnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya