Berita

Paslon Bobby-Aulia mendapat kritikan karena menyebut Cina sebagai salah satu suku di Indonesia/Net

Politik

Bobby Nasution Katakan 'Cina', Etnis Tionghoa Medan Merasa Tersakiti

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 14:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah blunder dilakukan calon Walikota Medan, Bobby Nasution, saat menjalani debat kandidat kedua Pilkada Medan 2020.

Bahkan dia dinilai gagal menjaga kemajemukan di Kota Medan. Pasalnya, Bobby menyebutkan Cina sebagai salah satu etnis yang ada di Kota Medan.

Padahal, istilah Cina ini sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sudah diganti menjadi etnis Tionghoa.

Ketersinggungan ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Indonesia Tionghoa Demokrat (Solid) Kota Medan, Agus Salim.

"Saya secara pribadi sebagai etnis Tionghoa merasa sangat tersakiti dengan adanya kata kata Cina. Sebab, sejak ada undang-undang dan sudah ada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014, bahwa Cina sudah diganti dengan Tionghoa," tegas Agus, Minggu (22/11).

"Nah, dengan adanya dikatakan Cina lagi, kita merasa didiskriminasi kembali. Padahal, istilah Cina ini sudah diganti di masa kepemimpinan Pak SBY," terangnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu. Seperti yang diutarakan Agus Salim, Herri juga menyebut, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 yang dikeluarkan di zaman kepemimpinan SBY dan mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa.

"Jadi Cina itu adalah nama suatu negara, kemudian sukunya adalah Tionghoa. Jadi mereka ini adalah warga negara Indonesia yang sudah lama di Indonesia, mereka itu adalah suku Tionghoa, karena sama dengan suku Batak, suku Jawa dan sebagainya. Bukan Cina. Jadi itulah yang membuat teman-teman yang ada di Kota Medan yang menanggapi debat publik itu khususnya Tionghoa, mereka merasa sakit kali, karena mereka adalah sudah warga negara Indonesia, suku Tionghoa," jelas Herri.

"Jadi ini yang harus dipahami dan mereka ini juga yang sama-sama membangun Indonesia. Jadi istilah Cina itu tidak ada lagi, sudah dicabut sejak 2014 di zaman Pak SBY menjadi suku ataupun etnis Tionghoa dan berlaku sampai sekarang," sambungnya.

Untuk itu, Herri berharap, jika nanti terpilih, Akhyar-Salman bisa dapat terus menjaga kebersamaan di Kota Medan.

"Kita harapkan nantinya di kepemimpinan (calon) Walikota Akhyar-Salman, supaya tetap ini dijaga, yang namanya keharmonisan beragama dan juga keharmonisan suku. Di mana, Medan adalah kota yang majemuk, tidak boleh menyinggung satu sama lain, di sini tidak ada warga negara 2, warga negara adalah 1," tegasnya.

Dalam debat kadidat kedua Pilkada Medan di Grand Mercure Hotel, Sabtu malam (21/11), calon Walikota Medan, Bobby Nasution, menyinggung kata Cina saat moderator menanyakan bagaimana cara Bobby-Aulia untuk menjalankan visi misi mewujudkan Medan yang kondusif, mengingat Medan adalah kota yang plural.

"Etnis budaya yang ada di Kota Medan harus menjadi sektor utama dari kebudayaan atau pariwisata yang ada di Kota Medan. Banyak sekali, etnis Melayu, Minang, Batak, Mandailing, India, Cina, Jawa, ini sangat banyak. Dan ini harus ada rumah rumah bagi mereka, kawasan kawasan yang akan menjadikan sektor wisata," ucap Bobby.

Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Disebut Orang Kaya, Gelandangan Yang Ditemui Risma Ngaku Tidak Dipedulikan Keluarga

Kamis, 07 Januari 2021 | 17:56

Pak Tua Yang Ditemui Risma Dikuliti Warganet, Bukan Gelandangan?

Kamis, 07 Januari 2021 | 00:20

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Berani Lawan Anies, Gibran Diingatkan "Martabak" Lebih Lembek Ketimbang "Mebel"

Kamis, 07 Januari 2021 | 13:41

Pantas Corona Naik Drastis, Praktik Jual Beli Surat Tes Covid-19 Ternyata Marak Di Bandara

Kamis, 07 Januari 2021 | 08:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

UPDATE

Penembakan Laskar FPI Tak Langgar HAM Berat, PKS: Komnas HAM Terburu-buru

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:54

Pencarian Memori CVR Terkendala Jarak Pandang Dasar Laut

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:34

Terbukti Plagiat, Rektor Terpilih USU Muryanto Amin Dijatuhi Sanksi

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:18

Tangani Gempa Majene, Polri Kirim Sejumlah Bantuan

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:16

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:54

Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:39

Selesai Diperiksa Kasus Korupsi Bansos, Ivo Wongkaren Yang Pernah Bekerja Bareng Politisi PDI-P Bungkam

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:35

Dirjen Imigrasi Batasi WNA Masuk Indonesia Sampai 25 Januari

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:31

Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:27

Mulai Sosialiasi Minggu Depan, Firli Bahuri: Semua Pegawai KPK Mendapat Vaksin

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:12

Selengkapnya