Tujuh poin kesepakatakn partai politik bersama KPK/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan LIPI telah menyepakati beberapa hal dengan delapan partai politik pemilik kursi di DPR RI.
Kesepakatan tersebut dilakukan saat rapat penyelenggaraan pendidikan antikorupsi (PAK) pada parpol yang diselenggarakan KPK pada Senin (23/11), secara daring.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat (Dirdikyanmas) KPK, Giri Suprapdino mengatakan, semua partai politik hadir dalam acar itu, kecuali PAN.
"Hanya satu partai yang tidak bisa hadir dan menyatakan karena ada agenda lain yaitu partai PAN, delapan partai hadir hari ini," ujar Giri.
Giri menyebutkan, sebanyak 7 poin hasil kesepakatan pada rapat yang dihadiri oleh sekretaris jenderal (Sekjen) atau wakil sekjen DPP parpol.
Yaitu, Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, Johny G. Plate dari Partai Nasdem, M. Rozaq A dari PKS, Hasto Kristiyanto dari PDIP, Renanda Bachtar dari Partai Demokrat, Moh. Qoyum dari PPP, Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, dan Lodewij F. Paulus dari Partai Golkar.
Tujuh poin hasil kesepakatan tersebut yaitu, semua peserta bersepakat bahwa integritas dan budaya antikorupsi adalah salah satu modal utama untuk memberantas korupsi.
"Peserta rapat yang hadir berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan politik yang di dalamnya terdapat materi antikorupsi pada partai politik masing-masing," jelas Giri.
Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan politik sebagaimana dimaksud meliputi, pengurus dan kader parpol, anggota legislatif parpol, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Kemudian, penyelenggaraan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dapat berupa namun tidak terbatas pada, insersi pada agenda acara pertemuan nasional parpol, insersi pada kurikulum pembelajaran pengkaderan parpol, kegiatan bersama sosialisasi dan kampanye antikorupsi, penyusunan bersama materi antikorupsi pada parpol, dan kegiatan lain yang disepakati.
"Kemudian parpol juga bersepakat dalam beberapa hal disana, termasuk di bagian mana saja pendidikan politik yang di dalamnya ada materi antikorupsi dilakukan, kepada siapa, kemudian dilakukan mulai tahun depan begitu itu," terang Giri.
Selanjutnya, menunjuk pejabat penghubung untuk menjadi tim bersama implementasi pendidikan antikorupsi pada parpol untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut.
Terakhir, melakukan deklarasi bersama pendidikan antikorupsi bagi parpol yang akan dilakukan oleh Ketua partai di waktu dan kesempatan yang disepakati.
Acara pertemuan ini pun telah dibuka oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.
