Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai tidak perlu mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi Arab Spring.
Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pemerintah Indonesia hanya perlu jujur terhadap rakyatnya agar tidak terjadi Arab Spring.
"Jika dikaitkan dengan medsos, mestinya Panglima TNI tak perlu khawatir, sebab pemerintah yang secara absolut menguasai dan mengendalikan infrastruktur elektronik digital. Dan pemerintah hanya perlu jujur terhadap rakyatnya sehingga demokrasi bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Satyo Purwanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/11).
Satyo pun menilai bahwa sebenarnya tidak cocok jika Panglima TNI mengacu Arab Spring. Karena, Indonesia sudah terlebih dahulu melalui fenomena Arab Spring dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada 1998.
"Tetapi yang menarik dan menjadi pembeda dari peristiwa Arab Spring dengan di Indonesia adalah sistem politik dan kondisi material yang menjadi pemicu gerakan rakyat," kata Satyo.
Di mana, kata Satyo, perjuangan Arab Spring ditujukan untuk melawan penguasa otoriter yang tidak demokratis, represif, dan otoriter. Di mana kebebasan berpendapat disumpal oleh kekuasaan.
Sementara kondisi Indonesia saat ini justru terjadi sebaliknya. Pergerakan dan perlawanan massa ditujukan melawan kepemimpinan "demokratis" yang melakukan sewenang-wenang dengan inisiasi pengesahan berbagai macam UU yang membatasi kreativitas komunitas sipil.
"Serta terancamnya keadilan ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Pada kasus di Indonesia terjadi saat demonstrasi Pilpres 2019, penolakan RUU KUHP, Revisi UU Minerba, penolakan UU omnibus law, dan RUU kontroversi lainnya," terang Satyo.
Isu tersebut, tambah Satyo, menjadi meluas ke berbagai hal yang menyebabkan melorotnya demokrasi, menghegemoninya oligarki dan pelanggaran HAM. Serta kekerasan yang dilakukan pihak aparat keamanan saat protes terjadi dan banyaknya kaum pergerakan yang ditahan menggunakan UU 11/2008 tentang UTE atau UU 19/2016.
"Fenomenanya memang aneh tapi terjadi yaitu peristiwa protes dan perlawanan masyarakat yang hampir berdekatan dan sama-sama tengah mengalami degradasi demokrasi ini juga terjadi di beberapa negara di ASEAN dan Asia hingga membangkitkan rasa solidaritas," pungkas Satyo.
