Berita

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (kedua dari kiri), saat mengunjungi Provinsi Aceh untuk memantau penggunaan dana otsus/Istimewa

Politik

Pantau Peruntukkan Dana Otsus Aceh, Azis Syamsuddin: Tidak Boleh Ada Daerah Yang Kelaparan

SENIN, 23 NOVEMBER 2020 | 07:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rangka menganalisis serta mengevaluasi peruntukkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Aceh, pimpinan DPR RI Azis Syamsuddin melakukan pemantauan langsung ke provinsi tersebut. Sehingga diketahui sudah sejauh mana penggunaan dana otsus itu dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Kunjungan kami ke sini, untuk melihat dan menganalisis serta memantau dan terakhir mengevaluasi, apakah peruntukan dana otsus ini peruntukannya sudah sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan UMKM,” ujar Azis kepada wartawan di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (23/11).

Setelah melakukan pemantauan langsung di lokasi, Azis menyatakan bakal membawa evaluasi dana otsus tersebut ke Badan Anggaran yang akan dibahas oleh DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.


“Nah ini kita dalam rangka melihat apakah penjelmaan kemudian pengaplikasiannya sudah sesuai dengan mekanisme dan kesepakatan dalam hal yang telah dibahas oleh Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan,” ucap Wakil Ketua DPR RI ini.

“Tentu hasil ini akan memberikan suatu masukan dan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk meneruskan otsus ini atau melakukan evaluasi dana otsus ini,” imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan dana otsus yang diberikan langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi untuk disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota di Nangroe Aceh Darussalam.

Pihaknya nanti akan mempertanyakan peruntukkan dana tersebut apakah tepat sasaran dan terkendala dalam penyalurannya atau tidak.

“Yang penting kan tidak boleh ada satu kabupaten atau kecamatan yang masih, misalnya, ada sekolah yang tidak beralaskan semen, ada desa yang stunting atau kelaparan, itu yang harus kita evaluasi. Seperti di Papua kan ada yang desa stunting, kan menjadi pertanyaan kenapa itu masih bisa terjadi,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya