Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Kesehatan

Sebelum Vaksinasi Massal, Komisi IX Ingatkan Pemerintah Jamin Ketersediaan SDM

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 23:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Segala persiapan harus benar-benar dilakukan pemerintah sebelum menjalankan program vaksinasi massal. Salah satu yang penting diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan vaksinasi.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menanggapi perihal penundaan rencana vaksinasi oleh pemerintah yang dijadwalkan Desember mendatang bakal mundur pada Januari 2021.

“Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Netty lewat keterangan persnya, Jumat (20/11).


Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu, dan berkhasiat.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi,” katanya.

Di sisi lain, Satgas Covid-19 memastikan tahap uji klinis vaksin Covid-19 hasil kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac sampai saat ini berjalan lancar. Dalam uji klinis yang sudah masuk tahap monitoring ini, tidak ditemukan adanya subjek relawan yang menunjukkan efek samping berbahaya.

"Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi) yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek. Hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal otot pada tempat suntikan. Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi," kata Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis kemarin (19/11).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya