Berita

Ilustrasi vaksin/Net

Kesehatan

Sebelum Vaksinasi Massal, Komisi IX Ingatkan Pemerintah Jamin Ketersediaan SDM

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 23:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Segala persiapan harus benar-benar dilakukan pemerintah sebelum menjalankan program vaksinasi massal. Salah satu yang penting diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan vaksinasi.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menanggapi perihal penundaan rencana vaksinasi oleh pemerintah yang dijadwalkan Desember mendatang bakal mundur pada Januari 2021.

“Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata, dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada pengabaian terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Netty lewat keterangan persnya, Jumat (20/11).


Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu, dan berkhasiat.

“Pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi,” katanya.

Di sisi lain, Satgas Covid-19 memastikan tahap uji klinis vaksin Covid-19 hasil kerja sama antara PT Bio Farma dan Sinovac sampai saat ini berjalan lancar. Dalam uji klinis yang sudah masuk tahap monitoring ini, tidak ditemukan adanya subjek relawan yang menunjukkan efek samping berbahaya.

"Hingga saat ini tidak ditemukan gejala KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi) yang berbahaya pada uji klinis fase III vaksin Sinovac di Bandung terhadap 1.620 subjek. Hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal otot pada tempat suntikan. Dan tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin atau vaksinasi," kata Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis kemarin (19/11).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya