Berita

Damai Hari Lubis/Net

Politik

Imbas Penurunan Baliho Habib Rizieq Shihab, Mujahid 212 Minta Pangdam Jaya Buka Ruang Dialog

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 21:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang secara terang-terangan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab menuai kontroversi.

Sebagai underbow HRS, Persatuan Alumni (PA) 212 meminta Pangdam Jaya untuk membuka ruang dialog dengan sejumlah pihak, untuk menjelaskan penurunan baliho yang terjadi pada sejumlah titik di Jakarta.

Aktivis Mujahid 212, Damai Hari Lubis menyampaikan, pihaknya memandang penurunan baliho HRS bisa memecah belah bangsa.


Karena menurutnya, TNI selama ini merupakan simbol pemersatu bangsa yang dekat dengan rakyat, namun menjadi dipertanyakan akibat tragedi ini.

"Rasa hormat kepada TNI sebagai abdi negara dan aset bangsa negara indonesia (NKRI) yang sangat vital dibutuhkan negara ini," ujar Damai Hari Lubis dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

"Untuk itu kami mendukung tindakan dan temuan Pangdam Jaya TNI, terkait penurunan Baliho," sambungnya.

Lebih lanjut, Damai Hari Lubis mengatakan, jika nantinya Pangdam Jaya menerima masyarakat untuk berdialog mengenai baliho HRS, maka prasangka yang beredar di masyarakat bisa terbantahkan.

Di mana nantinya, PA 212 juga akan mengajak sejumlah ahli hukum yang merupakan akademisi hukum atau dosen dari perguruan tinggi dan para ahli hukum pemerintahan, serta para praktisi yang merangkap aktivis peduli penegakan hukum.

"Kami harapkan Pangdam selaku Panglima TNI Jakarta Raya, yang merupakan asset seluruh masyarakat dan bangsa ini secara lintas SARA, agar dimata masyarakat tidak tumbuh sak wasangka adanya kesan TNI pro kepada sebuah kelompok, namun memusuhi kelompok lain," ungkapnya.

"Kami harapkan sudi kiranya TNI melalui Pangdam Jaya memberikan kesempatan membuka ruang diskusi, sebagai ajang dialog bersama," demikian Damai Hari Lubis.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya