Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketum ProDEM: Ekonomi Indonesia Terpuruk Itu Karena Strategi Buruk, Bukan Salah Menhan

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 19:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Data tentang alokasi anggaran kementerian/lembaga yang disuguhkan Staf Khusus Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus dikritisi oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.

Sebab dalam data tersebut, Prastowo menyebut bahwa alokasi anggaran tertinggi adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.

“Tertinggi Kemhan RI. Selamat buat Pak Prabowo ya Bung Iwan Sumule,” tutur Prastowo dalam akun Twitter pribadi, Kamis (19/11).


Iwan Sumule menyangkal data tersebut. Dia menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan hanya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 8 triliun. Sementara data yang diunggah Prastowo sebesar Rp 137,3 triliun.

Lebih lanjut, Iwan Sumule justru menilai ada paradoks yang terjadi. Di mana ada kesalahan strategi dan ketidakmampuan kelola uang negara yang justru dipertontonkan.

“Anehnya lagi, orang lain yang dipersalahkan karena penggunaan uang negara,” tuturnya kepada redaksi menanggapi kicauan tersebut.

Dia mengurai bahwa penggunaan uang negara itu berkaitan dengan tata kelola dan strategi. Artinya, Indonesia terpuruk dan mengalami resesi ekonomi karena tata kelola dan strategi ekonomi pemerintah yang buruk, khususnya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Jadi bukan salah Kemenhan ataupun Menhan,” tekannya.

Lebih lanjut, Iwan Sumule menilai apa yang dilakukan Sri Mulyani dalam memperbaiki ekonomi Indonesia sudah terbalik-balik. Pasalnya, Presiden Joko Widodo pernah menargetkan bahwa di tahun 2045, gaji  rakyat akan mencapai Rp 27 juta per bulan.

Tapi kenyataannya kini, Sri Mulyani malah mengatakan bahwa pencari kerja akan tembus hingga 160 juta orang di tahun 2045.

“Makin aneh. Bung Prastowo, Menkeu masih Sri Mulyani kan? Kok terbalik beneran?” sindirnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya