Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL
Penyelidikan kasus dugaan gagal bayar di industri keuangan siap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu mendalami setiap informasi yang berkembang terkait dugaan kasus tersebut.
Demikian disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri untuk menyikapi permintaan Komisi III DPR agar lembaganya turun tangan dalam kasus gagal bayar yang kerap dialami lembaga keuangan.
"KPK terima kasih dan mengapresiasi atas semua informasi yang disampaikan masyarakat. Tentu kami akan dalami setiap informasi," ujar Firli Bahuri kepada wartawan, Kamis (19/11).
Permintaan tersebut sebelumnya disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan. Selain menyelidiki kasus gagal bayar industri keuangan, KPK juga diminta menelusuri dugaan konspirasi antara lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada para tersangka korupsi di sektor tersebut.
"KPK sebagai ssupervisi sudah harus melakukan hal itu dan itu harusnya sudah otomatis," jelasnya, Selasa lalu (17/11).
Saat ini, tercatat ada beberapa perusahaan yang gagal bayar di sektor keuangan. Seperti halnya di sektor koperasi seperti Koperasi Indo Surya, Koperasi Hanson, LiMa Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Kemudian sektor investasi dan pengelolaan aset seperti Minna Padi Asset Management, Victoria Manajemen Investasi dan beberapa lainnya.
Yang tak kalah penting adalah kasus dugaan gagal bayar di sektor asuransi seperti PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.
Berkenaan dengan itu, politisi PDIP ini mendorong KPK menelusuri lemahnya pengawasan OJK sehingga terjadi maraknya gagal bayar di sektor ini.
"Saat ini yang kena dari OJK baru satu. Menurut kami yang kena harusnya lebih banyak karena keliatannya patut diduga ada konspirasi OJK dengan para tersangka sehingga mereka lama baru mengetahui," tandasnya.
