Pengurus baru DPP PKS 2020-2025 sah terdaftar di Kemenkumham/Net
Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk mengambil pengesahan Kepengurusan PKS periode 2020-2025.
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy menyatakan, pihaknya menerapkan prinsip good party governance dengan menaati peraturan perundangan termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.
"Hari ini kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Majelis Syura tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD/ART," kata Aboe Bakar Al Habsyi dalam keterangannya, Rabu (18/11).
"Sebagaimana aturan dalam UU Parpol ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD/ART," imbuhnya menekankan.
PKS, kata Aboe Bakar, mengajukan perubahan kepengurusan dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajaran kepengurusan DPP PKS.
"Di sisi lain, kami juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syura di Bandung. Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari, Alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengapresiasi kinerja dan jajaran Dirjen AHU Kemenkumham yang memberikan pelayanan secara profesional. Menurutnya, PKS sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas.
"Kami sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Dirjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat profesional. Kami sangat terbantu hingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar," katanya.
Masih kata Habib Aboe, PKS merupakan partai politik yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada. PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolan yang baik atau
good party governance.
"Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan
good party governance tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut, setelah Musyawarah Majelis Syura beberapa waktu lalu, PKS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang akan digelar akhir November 2020 di Bandung, Jawa Barat.
"Susunan lengkap pengurus DPP PKS akan diumumkan pada Munas V PKS. Arah gerak dan kebijakan strategis lima tahun ke depan juga akan dibahas dalam rangkaian Munas V PKS yang akan digelar secara daring dan langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat," demikian Habib Aboe.
