Berita

Mahfud MD dinilai Satyo Purwanto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan massa yang terkait dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab/Istimewa

Politik

Gagal Deteksi Dini Kamtibmas, Mahfud MD Harus Tanggung Jawab

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 08:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kerumunan massa yang terjadi sebagai dampak dari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, tak melulu jadi tanggung jawab aparat keamanan.

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pihak yang justru paling bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan massa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Sebab, Mahfud MD sejak awal membiarkan eskalasi pergerakan orang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab di bandara. Termasuk juga terjadinya kerumunan orang di Cisarua Bogor dan Petamburan, Jakarta Pusat.


"Menkopolhukam juga mestinya jadi orang yang paling bertanggung jawab. Melalui jejaring Polhukam mestinya Menko mampu memperkirakan membeludaknya massa di ketiga kegiatan tersebut lalu memberikan perintah kepada aparat keamanan guna mengantisipasi besarnya kerumunan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Bahkan, lanjut Satyo, pencopotan dua Kapolda dianggapnya belum cukup.

"Jangan cuma menyalahkan aparat yang di bawahnya, sebab Mahfud MD sebagai Menko gagal melakukan deteksi dini pergerakan orang dan tepat mengambil keputusan. Lantas harusnya memberikan perintah kepada aparat keamanan guna pelaksanaan protap Covid-19," tegas Satyo.

Pembiaran terjadinya kerumunan massa tersebut, sambung Satyo, terjadi karena ketidaktegasan Mahfud MD dalam menjalankan fungsi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi "user" dari infrastruktur keamanan dan intelijen.

"Ketidaktegasan ini berakibat aparat di bawah dilanda kebingungan dalam bertindak dan mesti mengambil keputusan seperti apa," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya