Berita

Mahfud MD dinilai Satyo Purwanto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan massa yang terkait dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab/Istimewa

Politik

Gagal Deteksi Dini Kamtibmas, Mahfud MD Harus Tanggung Jawab

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 08:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kerumunan massa yang terjadi sebagai dampak dari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, tak melulu jadi tanggung jawab aparat keamanan.

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pihak yang justru paling bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan massa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Sebab, Mahfud MD sejak awal membiarkan eskalasi pergerakan orang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab di bandara. Termasuk juga terjadinya kerumunan orang di Cisarua Bogor dan Petamburan, Jakarta Pusat.

"Menkopolhukam juga mestinya jadi orang yang paling bertanggung jawab. Melalui jejaring Polhukam mestinya Menko mampu memperkirakan membeludaknya massa di ketiga kegiatan tersebut lalu memberikan perintah kepada aparat keamanan guna mengantisipasi besarnya kerumunan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Bahkan, lanjut Satyo, pencopotan dua Kapolda dianggapnya belum cukup.

"Jangan cuma menyalahkan aparat yang di bawahnya, sebab Mahfud MD sebagai Menko gagal melakukan deteksi dini pergerakan orang dan tepat mengambil keputusan. Lantas harusnya memberikan perintah kepada aparat keamanan guna pelaksanaan protap Covid-19," tegas Satyo.

Pembiaran terjadinya kerumunan massa tersebut, sambung Satyo, terjadi karena ketidaktegasan Mahfud MD dalam menjalankan fungsi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi "user" dari infrastruktur keamanan dan intelijen.

"Ketidaktegasan ini berakibat aparat di bawah dilanda kebingungan dalam bertindak dan mesti mengambil keputusan seperti apa," pungkasnya.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

Jejak S1 dan S2 Bahlil Lahadalia Tidak Terdaftar di PDDikti

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Hikmah Heboh Fufufafa

Minggu, 20 Oktober 2024 | 19:22

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

UPDATE

BSD Kantongi Rp6,84 Triliun dari Prapenjualan Properti

Senin, 28 Oktober 2024 | 16:02

Pukulan Keras Ilia Topuria Tumbangkan Max Holloway di UFC 308

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:53

Ipda Rudy Soik: Bapak Kapolda Orang Baik, Tapi Informasi Sampai ke Beliau Tidak Benar

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:30

HUT ke-20, UCLG ASPAC Komitmen Ciptakan Kota Ramah Lingkungan, Digital, dan Berteknologi Tinggi

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:29

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno, Ini Agendanya

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:22

Ekonom Sebut Pemerintah Tak Boleh Asal Bantu Selamatkan Sritex

Senin, 28 Oktober 2024 | 15:16

Direstui Jokowi Jadi Parpol, Projo Harus Buktikan Punya Banyak Pasukan

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:59

Retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Jadi Sorotan Media Asing

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:55

Kapolda Sulteng Diingatkan DPR Sering-sering Main ke Tahanan

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:48

Awal Pekan, Mayoritas Harga Bahan Pokok Naik

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:45

Selengkapnya