Berita

Mahfud MD dinilai Satyo Purwanto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan massa yang terkait dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab/Istimewa

Politik

Gagal Deteksi Dini Kamtibmas, Mahfud MD Harus Tanggung Jawab

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 08:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kerumunan massa yang terjadi sebagai dampak dari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, tak melulu jadi tanggung jawab aparat keamanan.

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pihak yang justru paling bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan massa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Sebab, Mahfud MD sejak awal membiarkan eskalasi pergerakan orang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab di bandara. Termasuk juga terjadinya kerumunan orang di Cisarua Bogor dan Petamburan, Jakarta Pusat.


"Menkopolhukam juga mestinya jadi orang yang paling bertanggung jawab. Melalui jejaring Polhukam mestinya Menko mampu memperkirakan membeludaknya massa di ketiga kegiatan tersebut lalu memberikan perintah kepada aparat keamanan guna mengantisipasi besarnya kerumunan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Bahkan, lanjut Satyo, pencopotan dua Kapolda dianggapnya belum cukup.

"Jangan cuma menyalahkan aparat yang di bawahnya, sebab Mahfud MD sebagai Menko gagal melakukan deteksi dini pergerakan orang dan tepat mengambil keputusan. Lantas harusnya memberikan perintah kepada aparat keamanan guna pelaksanaan protap Covid-19," tegas Satyo.

Pembiaran terjadinya kerumunan massa tersebut, sambung Satyo, terjadi karena ketidaktegasan Mahfud MD dalam menjalankan fungsi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi "user" dari infrastruktur keamanan dan intelijen.

"Ketidaktegasan ini berakibat aparat di bawah dilanda kebingungan dalam bertindak dan mesti mengambil keputusan seperti apa," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

IPW Desak Transparansi Penegakan Hukum Kasus 1.048 Ton Udang Impor di Jatim

Minggu, 01 November 2026 | 01:50

Langkah Polisi Tangani Kasus Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo Diapresiasi Warga

Minggu, 01 November 2026 | 01:24

Polda Metro Siap Dikritik Buntut Penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda 29 Oktober

Minggu, 01 November 2026 | 00:43

Ramai Logo Muncul di TIME100 Next Gala, Danantara Bantah Bayar Dana Sponsorship

Minggu, 01 November 2026 | 00:16

Pengurus Baru SAPMA PP DKI Jakarta Siap Berkolaborasi dengan Pemprov

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:47

Polisi Tangkap Pelaku Penembakan di Kampung Ambon, Ini Motifnya

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23:17

Winda Marfita Pastikan Tak Terlibat Kasus Investasi PT MBS yang Dilaporkan Nur Istianti

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:57

Asrul Haruna Terpilih Sebagai Koorpresnas BEM PTMA Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:43

Rembuk Pemuda Himpun Aspirasi dari 29 Provinsi, Kukuhkan DPP Pertama

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 22:32

PPP Maluku Tolak Pemberhentian Agus Suparmanto-Taj Yasin

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21:44

Selengkapnya