Berita

Mahfud MD dinilai Satyo Purwanto sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerumunan massa yang terkait dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab/Istimewa

Politik

Gagal Deteksi Dini Kamtibmas, Mahfud MD Harus Tanggung Jawab

RABU, 18 NOVEMBER 2020 | 08:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kerumunan massa yang terjadi sebagai dampak dari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, tak melulu jadi tanggung jawab aparat keamanan.

Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pihak yang justru paling bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan massa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Sebab, Mahfud MD sejak awal membiarkan eskalasi pergerakan orang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab di bandara. Termasuk juga terjadinya kerumunan orang di Cisarua Bogor dan Petamburan, Jakarta Pusat.


"Menkopolhukam juga mestinya jadi orang yang paling bertanggung jawab. Melalui jejaring Polhukam mestinya Menko mampu memperkirakan membeludaknya massa di ketiga kegiatan tersebut lalu memberikan perintah kepada aparat keamanan guna mengantisipasi besarnya kerumunan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).

Bahkan, lanjut Satyo, pencopotan dua Kapolda dianggapnya belum cukup.

"Jangan cuma menyalahkan aparat yang di bawahnya, sebab Mahfud MD sebagai Menko gagal melakukan deteksi dini pergerakan orang dan tepat mengambil keputusan. Lantas harusnya memberikan perintah kepada aparat keamanan guna pelaksanaan protap Covid-19," tegas Satyo.

Pembiaran terjadinya kerumunan massa tersebut, sambung Satyo, terjadi karena ketidaktegasan Mahfud MD dalam menjalankan fungsi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi "user" dari infrastruktur keamanan dan intelijen.

"Ketidaktegasan ini berakibat aparat di bawah dilanda kebingungan dalam bertindak dan mesti mengambil keputusan seperti apa," pungkasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya