Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Pimpinan Komisi VII Dukung Penghapusan Premium Asalkan Bertahap

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 13:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (RON-88) mendapat sambutan positif dari pimpinan Komisi VII DPR RI dengan catatan.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Menurutnya, penghapusan premium penting guna mendukung lingkungan yang lebih baik.
 
"Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita. Sesuai program blue sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11).
 

 
Namun demikian, ada beberapa catatan dalam merealisasikan penghapusan premium. Pertama, penghapusan premium dilaksanakan bertahap agar tidak terjadi gejolak sosial.
 
"Harus ada langkah langkah jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu. Karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat," jelas Sekjen DPP PAN tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu mempertahankan ketersediaan BBM premium di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T). Sebab di daerah tersebut, masih banyak masyarakat pengguna minyak tanah.

"Artinya, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Pertamina karena dianggap telah melaksanakan program tersebut dengan baik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92.
 
"Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat berangsur pindah dari premium ke BBM jenis lebih tinggi, seperti pertalite dan pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal sudah tidak melihat penjualan BBM premium. Ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik," lanjutnya.

Ia berharap, ke depan pengurangan BBM premium bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu. Seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.

"Sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya," tutupnya.

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

PT DSI Fokus Genjot Ekspor 3 Komoditas Ini

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:53

Kasus Abu Janda jadi Ujian Polri, Akankah Pilih Kasih?

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:32

Nahdliyin DIY Soroti Konflik PBNU dan Arah Organisasi

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:10

Prabowo Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Besok

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:01

Kedekatan Prabowo dengan Tiga Pemimpin Adidaya Untungkan Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:43

Kamboja Bebaskan Denda Overstay 5.950 WNI Terjerat Kasus Online Scam

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:24

Rekam Jejak Ryamizard Ryacudu: Dari Titisan Darah Militer hingga Kursi Eksekutif

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:05

Meski Disidangkan, Kasus LCC Empat Pilar Perlu Pertimbangkan Jalan Damai

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:44

Program Bioflok Presiden Prabowo di Karawang Sukses Panen Raya 1,2 Ton Ikan Nila

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:34

Warisan Bung Tomo: Lawan Pemimpin yang Tak Berpihak pada Rakyat Kecil!

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya