Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Pimpinan Komisi VII Dukung Penghapusan Premium Asalkan Bertahap

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 13:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (RON-88) mendapat sambutan positif dari pimpinan Komisi VII DPR RI dengan catatan.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Menurutnya, penghapusan premium penting guna mendukung lingkungan yang lebih baik.
 
"Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita. Sesuai program blue sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11).
 

 
Namun demikian, ada beberapa catatan dalam merealisasikan penghapusan premium. Pertama, penghapusan premium dilaksanakan bertahap agar tidak terjadi gejolak sosial.
 
"Harus ada langkah langkah jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu. Karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat," jelas Sekjen DPP PAN tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu mempertahankan ketersediaan BBM premium di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T). Sebab di daerah tersebut, masih banyak masyarakat pengguna minyak tanah.

"Artinya, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Pertamina karena dianggap telah melaksanakan program tersebut dengan baik, salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92.
 
"Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat berangsur pindah dari premium ke BBM jenis lebih tinggi, seperti pertalite dan pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal sudah tidak melihat penjualan BBM premium. Ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik," lanjutnya.

Ia berharap, ke depan pengurangan BBM premium bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu. Seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.

"Sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya," tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya