Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Sebaiknya Minta Maaf Karena Persilakan Pendukung HRS Jemput Ke Bandara

Berujung Pencopotan Dua Kapolda
SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 12:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, dan Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengagetkan publik.

Keempatnya dicopot karena membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 terkait acara di Petamburan Jakarta dan Puncak Bogor yang diadakan dan dihadiri Imam Besar FPI, Habib M. Rizieq Shihab.

Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni mengatakan, pencopotan tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah.

"Mungkin baru kali ini terjadi. Dan diharapkan sikap tegas tersebut konsisten dijalankan," ujar Sya'roni saat digubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11).

Menurut Sya'roni, sebelum pembiaran terhadap acara di Petamburan dan Puncak termasuk sebelumnya juga di Bandara Soetta, polisi sejatinya sudah menunjukkan sikap tegas terhadap acara-acara yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Tak terhitung acara KAMI yang dibubarkan aparat meskipun acara tersebut dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Namun banyak juga acara yang menghadirkan massa banyak tapi tidak dibubarkan. Misal pengiringan kandidat pilkada ke KPU daerah," tuturnya.

Setelah pencopotan para petinggi polisi, lanjut Sya'roni, diharapkan pemerintah bersikap tegas terhadap semua kerumunan massa. Pemerintah juga harus menjelaskan batas-batas kerumunan yang dilarang.

"Standar ganda, yakni melarang yang satu dan membiarkan yang lainnya hanya akan membingungkan publik," ucapnya.

Adapun Menko Polhukam Mahfud MD, sebaiknya meminta maaf kepada seluruh rakyat karena telah mempersilakan pendukung HRS menjemput Sang Habib ke bandara, sehingga menimbulkan kerumunan massa.

Kerumunan massa berlanjut pada acara di Petamburan dan Puncak. Dan kemudian berujung dengan pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Kapolda Jabar Irjen Rudy Sufahriadi.

"Apakah Mahfud layak dicopot? Itu tergantung Presiden. Dicopot tidaknya seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden," tutup Sya'roni.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Gali Potensi, Pemuda Diharapkan Raih Peluang Dunia Digital

Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:02

Pelaku Mutilasi di Jakut Ditangkap di Rumahnya

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:55

Mendagri Tugasi Ribka Haluk Urus Papua dan Bima Arya Dukcapil

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:51

Pendapatan Terus Merosot, Dropbox akan PHK 20 Persen Tenaga Kerja

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:42

Senator Jabar Ajak Stakholder Aktif Wujudkan Pilkada Berkualitas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:38

Maarten Paes Sabet Penghargaan Save of The Year di MLS

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:27

Apindo Keberatan UMP 2025 Naik 10 Persen, Pengusaha Usulkan Formula Ini

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:24

Ini Detik-detik Mobil tvOne Diseruduk Truk di Tol Pemalang

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:20

DKPP Minta Penyelenggara Pemilu Satu Frekuensi Menjaga Integritas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:05

Xiaomi Luncurkan HyperOS 2, Sistem Operasi yang Dibanjiri Ai

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:00

Selengkapnya