Berita

Presiden Jokowi usai melantik Jenderal idham Azis sebagai Kapolri/Net

Politik

Ada Empat Syarat Agar Jokowi Pilih Kapolri Tidak Terjebak Nilai Perkawanan

SENIN, 16 NOVEMBER 2020 | 14:11 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pemberhentian dan pengangkatan Kapolri sepenuhnya ada di tangan Presiden sebagaimana telah diatur dalam UU 2/2002 Tentang Kepolisian pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 5, untuk itu Presiden Jokowi diharapkan dalam memilih Perwira Tinggi (Pati) Polri tidak terjebak pada nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan.

Begitu pandangan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (16/11).

"IPW menilai, ada empat syarat utama yang harus diperhatikan presiden Jokowi dalam memilih calon Kapolri pengganti Idham Azis, agar presiden tidak terjebak pada "nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan"," kata Neta.

Syarat kesatu, papar Neta, ialah calon tersebut pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan agar instingnya dalam mengantisipasi Kamtibmas mumpuni dan keamanan Indonesia tetap prima.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personil di jajaran tengah dan atas, mulai dari AKBP, Kombes hingga jenderal yangg "nganggur" dan tidak jelas kerjanya.

Penumpukan ini, kata Neta membuat anggaran polri habis tersedot untuk fasilitas para Kombes dan jenderal yang tidak mendapat jabatan. Untuk itu, Neta berharap agar pemberian pangkat jenderal jangan hanya karena perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.

Ketiga calon kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana polri sehingga proyek proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.  

"Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri.

Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat, seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi.

Dengan keempat kriteria ini tentunya calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua itu bisa didorong atau digeser kesana untuk kemudian masuk ke dalam bursa calon Kapolri. "Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung presiden," tandas Neta.



Populer

Selain Kecelakaan Sriwijaya Air, Paranormal Mbak You: 2021 Ada Gerakan Ganti Presiden

Senin, 11 Januari 2021 | 21:56

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Jokowi Belum Tentu Disuntik Sinovac, Haris Rusly Moti: Masa Sih Begitu?

Kamis, 14 Januari 2021 | 01:17

Rumah Yang Digeledah KPK Terkait Korupsi Bansos Diduga Milik Keluarga Politisi PDIP Ihsan Yunus

Selasa, 12 Januari 2021 | 16:33

Ilmuwan Australia: Wabah Covid-19 Berawal Di China, Tapi Asal-usul Virus Corona Sulit Untuk Dipastikan

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:40

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Prodem: Seru Juga Kalau Arief Budiman Bongkar Kecurangan Pemilu

Kamis, 14 Januari 2021 | 00:27

UPDATE

Ridwan Kamil: 4.070 Nakes Dan 69 Tokoh Di Jabar Sudah Divaksin

Senin, 18 Januari 2021 | 21:42

Gugatan Rival Ipuk-Sugirah Di Pilkada Banyuwangi Diterima MK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:39

Sempat Sebut Pemberitaan Pemanggilannya Hoax, Bupati Kaur Gusril Pausi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Senin, 18 Januari 2021 | 21:13

70 Nakes Di Semarang Absen Saat Akan Divaksin Sinovac

Senin, 18 Januari 2021 | 21:12

Angkasa Pura II Pastikan Tak Ada Oknum Karyawan Masuk Sindikat Surat Palsu Covid-19

Senin, 18 Januari 2021 | 20:56

Dilaporkan Ke KPK, Bawaslu Lampung Kembali Tegaskan Tak Ada Gratifikasi

Senin, 18 Januari 2021 | 20:46

Banjir Kalsel, Lokasi Calon Ibukota Baru Patut Dipikir Ulang

Senin, 18 Januari 2021 | 20:39

Pandemi, Banyak Kucing Di Siprus Yang Ditelantarkan Pemiliknya Karena Ketiadaan Biaya Perawatan

Senin, 18 Januari 2021 | 20:39

Lebih Dari 10 Jam, Bupati Kaur Gusril Pausi Masih Diperiksa Penyidik KPK Soal Suap Ekspor Benur

Senin, 18 Januari 2021 | 20:34

Dikeroyok PBB Dan Negara-negara Barat Karena Tangkap Navalny, Rusia: Silakan Atasi Masalah Anda Sendiri

Senin, 18 Januari 2021 | 20:27

Selengkapnya