Berita

Habib Rizieq saat memberikan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW/Repro

Nusantara

Habib Rizieq: Kalau Agama Tak Boleh Atur Negara, Mau Diatur Pakai PKI, Atheis?

MINGGU, 15 NOVEMBER 2020 | 00:10 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Habib Rizieq Shihab menyentil ucapan pejabat tinggi negara yang menyatakan kalau agama tidak bisa mengatur sistem kehidupan bernegara. Menurut Rizieq, cara berpikir yang demikian berbahaya lantaran nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa dikangkangi.

"Orang berprinsip itu, datang dari pemikiran liberal atau dari atheis. Liberal adalah membebaskan kehidupan dari pemikiran agama, sedangkan atheis mereka yang ingin hidupnya tanpa ada keterikatan dengan ketuhanan, ini berbahaya bagi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa," kata Rizieq dalam memberikan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu malam (14/11).

"Jadi kalau negara tidak boleh diatur oleh agama, mau diatur pakai apa? PKI? atheis?," sambung Rizieq menekankan.


Habib Rizieq menegaskan, ia berkomitmen bagi siapapun yang ingin mengkangkangi dasar-dasar negara yakni berketuhanan yang maha esa, akan dilawan.

"Saya tidak peduli, mau Presiden, Jenderal Tni-Polri, siapa yang mau mengkangkangi ketuhanan yang maha esa, saya akan melawannya. Ucapan agama tidak boleh atur negara itu ucapan gak punya ahlak," tandas Rizieq.

Sebelumya, saat menghadiri acara Apel Danrem dan Dandim Terpusat 2020 di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Kamis (12/11), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta agar masalah bernegara atau berbangsa tidak dicampuradukkan dengan urusan agama. Sebab, menurut dia Agama adalah urusan pribadi.

“Urusan agama itu menjadi urusan pribadi,” katanya Mahfud.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya