Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net
Realisasi alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 383,01 triliun atau 55,1 persen dari total anggaran sebesar Rp 695,2 triliun.
“Realisasi PEN ini kalau kita lihat dari sisi penyerapan memang mengalami akselerasi yang luar biasa di kuartal ketiga dan untuk kuartal keempat, kita juga akan tetap melakukan monitoring,†kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Setkab, Jumat (13/11).
Program PEN terdiri dari beberapa klaster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga (K/L), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Pada klaster kesehatan, jelas Menkeu, terjadi penyesuaian pagu menjadi Rp 97,26 triliun. Pagu ini termasuk SiLPA earmark untuk vaksin sebesar Rp 29,23 triliun.
“Dengan penyesuaian pagu tersebut, realisasi PEN pada sektor kesehatan Rp 34,07 triliun atau 35 persen. Manfaat program klaster kesehatan itu untuk tenaga kesehatan, belanja penanganan Covid-19, gugus tugas penanganan Covid-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan,†ujar Menkeu.
Progres realisasi klaster perlindungan sosial, telah mencapai 77,3 persen atau Rp 181,11 triliun dari pagu penyesuaian Rp 234,33 triliun. Program perlindungan sosial ini dirasakan oleh penerima Program Keluarga Harapan yang mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako 19,4 juta KPM, bantuan sosial tambahan ada 9 juta KPM, bantuan sosial sembako hampir 2 juta KPM di Jabodetabek dan 9,2 juta di non-Jabodetabek, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
“Jumlah kelompok miskin yang kita bantu sudah 60 persen penduduk sudah mendapatkan manfaat. Untuk listrik, masyarakat yang mendapatkan subsidi hingga 50 persen di 900 Watt dan digratiskan untuk 450 Watt. Berarti kita sudah membantu 80 persen melalui diskon listrik atau subsidi listrik. Kemudian subsidi gaji 12,4 juta BPJS tenaga kerja dan 2,4 juta guru honorer di Kemendikbud dab Kemenag,†kata Menkeu.
Anggaran klaster perlindungan sosial juga diberikan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meningkatkan akses ke pasar tenaga kerja atau wirausaha. Menkeu menyatakan subsidi kuota untuk PJJ tidak melihat masyarakat siswa miskin atau kaya tetapi seluruh siswa dan mahasiswa, guru, dan dosen mendapatkan subsidi kuota tersebut.
Pagu program PEN pada klaster kementerian/lembaga sebesar Rp 65,97 triliun telah direalisasikan Rp 32,47 triliun atau 49,2 persen. Manfaat dari klaster ini dirasakan melalui program padat karya yang diberikan kepada 2,18 juta pekerja, insentif perumahan yang telah tersalurkan 12.904 unit, stimulus pariwisata, persiapan program food estate dan perbaikan lingkungan hidup, DAK Fisik, dan bantuan lain yang sifatnya darurat.
Pemberian insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 triliun juga telah terealisasi Rp 38,13 triliun atau 31,6 persen. Sebanyak 211.476 permohonan dari perusahaan di luar wajib pajak UMKM memanfaatkan program ini.
Progres realisasi dukungan UMKM sudah mencapai 83 persen atau Rp 95,25 triliun dari Rp 114,81 triliun pagu penyesuaian. Pada klaster UMKM, pembiayaan investasi LPDB telah terealisasi seluruhnya.
Terakhir, progres pembiayaan korporasi dari pagu penyesuaian Rp 62,22 triliun telah direalisasikan Rp 2,001 triliun atau 3,2 persen. Realisasi ini untuk penjaminan korporasi Rp 945 juta dan klaim loss limit Rp 2 triliun.
