Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net

Nusantara

Tito Minta Pemda Perbesar Anggaran Kesehatan Lewat Program 3T

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 19:25 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah, mengalokasikan anggaran lebih besar dalam program 3T dengan pengujian PCR Test (testing), menelusuri suspek (tracing) dan penambahan fasilitas kesehatan (treatment). Sehingga, program di APBD bukan lebih besar untuk Bansos.

Imbauan itu disampaikan Mendagri saat memberikan arahan kepada Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar dan Bupati/Wali Kota se-Kepri, termakuk Pjs Wako Batam, Syamsul Bahrum, Selasa (10/11) di Batam.

"Nanti kita lihat postur anggarannya. Jangan lebih banyak Bansos. Kemarin jangan-jangan karena mau Pilkada. Sementara kesehatan kurang," kata Tito.


Tito mengigatkan, semakin cepat ketahuan warga yang positif Covid-19, maka akan semakin baik. Sehingga untuk mendukung itu, harus diperbesar anggaran untuk 3T. "Sehingga penanganannya juga bisa lebih cepat. Makin cepat ketahuan (positif), makin baik. Sehingga penularan tidak semakin luas," imbuh dia.

Pada kesempatan itu, Mendagri mengapresiasi Sumatera Barat (Sumbar) yang cukup gencar melakukan testing dengan memberikan bonus. Semakin banyak Pemda kabupaten/kota menggelar testing, akan mendapat insentif.

"Tracing ini juga perlu diberikan bonus. Jadi siapa yang kontak dengan yang positif, diberikan bonus jika dia mengaku dan ditest," bebernya.

Karena itu, diminta agar Kepri memperkuat anggaran kesehatan. Kemudian, diminta agar ada stimulus keuangan. "Karena di Kepri ini masih lemah stimulus keuangan. Jika tidak ada anggaran, minta dari pusat," himbau Mendagri.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya