Berita

Aksi demonstrasi Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) di Jakarta/Ist

Nusantara

Jarak Indonesia Demo, Desak Transparansi Proses Tender Pelabuhan Tanjung Ular

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (9/11). Lokasi ini dipilih lantaran mereka dilarang menggelar aksi di area Kementerin Perhubungan RI yang menjadi tujuan awal.

Dalam aksinya, mereka mengkritisi proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok tidak transparan dan sesuai kompetensi.

"Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen dari salah satu perusahaan. Seharusnya pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi," kata Ketua Umum Jarak Indonesia, Antoni dalam aksinya.


Antoni membeberkan, terdapat paket pekerjaan yang ditenderkan pada bulan Oktober dengan metode pascakualifikasi dua file sistem nilai, kontrak gabungan lumpsum, dan harga satuan.

Namun, diduga terjadi sebuah tindakan tidak bertanggung jawab oleh pokja. Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen salah satu perusahaan saat mengajukan penawarannya.

"Pengurangan nilai pada dokumen tersebut dilakukan untuk memenangkan perusahaan lain yang menawarkan dengan harga lebih tinggi," bebernya.

Sejumlah tuntutan pun disampaikan dalam aksi yang dilakukan Jarak Indonesia. Pertama, mendesak dua Biro Unit Layanan Pengadaan Kemenhub untuk dipecat.

"Pokja Kemenhub sengaja melanggar Perpres 16/2018 dan Permen 14/2020. Pecat Sekjen Kemenhub Djoko Sasono dan Kepala Biro ULP Harno," tegas Antoni.

Meski tidak diperbolehkan menggelar aksi di kantor Kemenhub, perwakilan massa diterima dan menyampaikan tuntutan kepada Humas Dirhubla Kemenhub.

"Tuntutannya kami terima dan akan di-review pengumuman hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis yang dilakukan pokja pemilihan tender proyek Pelabuhan Tanjung Ular," kata Humas Dirjen Laut Kemenhub, Ibrahim saat menerima perwakilan massa.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya