Berita

Aksi demonstrasi Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) di Jakarta/Ist

Nusantara

Jarak Indonesia Demo, Desak Transparansi Proses Tender Pelabuhan Tanjung Ular

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 22:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (9/11). Lokasi ini dipilih lantaran mereka dilarang menggelar aksi di area Kementerin Perhubungan RI yang menjadi tujuan awal.

Dalam aksinya, mereka mengkritisi proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok tidak transparan dan sesuai kompetensi.

"Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen dari salah satu perusahaan. Seharusnya pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi," kata Ketua Umum Jarak Indonesia, Antoni dalam aksinya.


Antoni membeberkan, terdapat paket pekerjaan yang ditenderkan pada bulan Oktober dengan metode pascakualifikasi dua file sistem nilai, kontrak gabungan lumpsum, dan harga satuan.

Namun, diduga terjadi sebuah tindakan tidak bertanggung jawab oleh pokja. Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen salah satu perusahaan saat mengajukan penawarannya.

"Pengurangan nilai pada dokumen tersebut dilakukan untuk memenangkan perusahaan lain yang menawarkan dengan harga lebih tinggi," bebernya.

Sejumlah tuntutan pun disampaikan dalam aksi yang dilakukan Jarak Indonesia. Pertama, mendesak dua Biro Unit Layanan Pengadaan Kemenhub untuk dipecat.

"Pokja Kemenhub sengaja melanggar Perpres 16/2018 dan Permen 14/2020. Pecat Sekjen Kemenhub Djoko Sasono dan Kepala Biro ULP Harno," tegas Antoni.

Meski tidak diperbolehkan menggelar aksi di kantor Kemenhub, perwakilan massa diterima dan menyampaikan tuntutan kepada Humas Dirhubla Kemenhub.

"Tuntutannya kami terima dan akan di-review pengumuman hasil evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis yang dilakukan pokja pemilihan tender proyek Pelabuhan Tanjung Ular," kata Humas Dirjen Laut Kemenhub, Ibrahim saat menerima perwakilan massa.

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

PT DSI Fokus Genjot Ekspor 3 Komoditas Ini

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:53

Kasus Abu Janda jadi Ujian Polri, Akankah Pilih Kasih?

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:32

Nahdliyin DIY Soroti Konflik PBNU dan Arah Organisasi

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:10

Prabowo Dijadwalkan Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Besok

Minggu, 31 Mei 2026 | 17:01

Kedekatan Prabowo dengan Tiga Pemimpin Adidaya Untungkan Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:43

Kamboja Bebaskan Denda Overstay 5.950 WNI Terjerat Kasus Online Scam

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:24

Rekam Jejak Ryamizard Ryacudu: Dari Titisan Darah Militer hingga Kursi Eksekutif

Minggu, 31 Mei 2026 | 16:05

Meski Disidangkan, Kasus LCC Empat Pilar Perlu Pertimbangkan Jalan Damai

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:44

Program Bioflok Presiden Prabowo di Karawang Sukses Panen Raya 1,2 Ton Ikan Nila

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:34

Warisan Bung Tomo: Lawan Pemimpin yang Tak Berpihak pada Rakyat Kecil!

Minggu, 31 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya