SECARA umum, hubungan Amerika dengan banyak negara yang rusak akibat kebijakan unilateral Washington di bawah Presiden Donald Trump, akan diperbaiki oleh Presiden Joe Biden yang akan kembali menggunakan prinsip multilateralisme dalam diplomasi dan politik di tingkat global.
Perubahan kebijakan luar negeri Amerika ke depan banyak diungkapkan oleh Aaron David Miller yang menjabat di State Department Middle East analist and negisiator in Republican and Demicratic administration, disamping oleh Biden dan Harris di berbagai kesempatan.
Hubungan Amerika dengan Palestina yang memburuk selama Donald Trump berkuasa tampaknya akan membaik. Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengucapkan selamat kepada Joe Biden diiringi harapan kembalinya hubungan baik sembari mengakhiri boikot Palestina sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel tiga tahun lalu.
Perwakilan Palestina di Washington DC yang ditutup tidak lama lagi akan dibuka kembali. Kebijakan Deal of The Century yang sangat pro Israel yang digagas Trump akan digantikan dengan kebijakan kembali pada Two States Solution yang lebih adil antara Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel berusaha menutupi kekecewaannya atas kekalahan Donald Trump yang menjadi jagonya, sembari berusaha merangkul Joe Biden dengan cara mengingatkannya akan masa-masa indah dan hubungan pribadi Joe Biden dan keluarganya dengan negara Zionis itu. Meskipun demikian, Biden dengan tegas telah menyatakan menentang upaya aneksasi Tepi Barat yang menjadi hak Palestina sesuai kesepakatan Oslo.
Kedutaan Amerika yang terlanjur dipindahkan oleh Donald Trump ke Yerusalem Barat mungkin saja tidak akan diganggu karena bisa menimbulkan kemarahan kelompok garis keras Yahudi baik di Israel maupun Amerika, akan tetapi Amerika akan membuka konsulatnya di Yerusalem Timur untuk berhubungan dengan Palestina. Keberadaan Konsulat di wilayah yang akan dijadikan ibukota Palestina di masa depan ini, secara simbolik merupakan pengakuan Amerika terhadap keberadaan negara Palestina.
Kesepakatan JCPOA yang membatasi kemampuan Iran terkait teknologi nuklir antara Amerika dengan Iran yang disamping ditandatangani oleh kedua negara, juga melibatkan Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Jerman akan dihidupkan kembali.
Kesepakatan ini dibuat saat Barack Obama menjadi Presiden dan Biden menjadi wakilnya. Secara politis hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang diambilnya dahulu benar, sekaligus sebagai bentuk koreksi atas kebijakan Amerika yang keluar secara sepihak di bawah Donald Trump. Sikap Trump ini juga ditentang oleh seluruh penandatangan JCPOA, dan ditentang oleh mayoritas anggota PBB.
Di bawah Biden Amerika akan meredakan ketegangannya dengan Iran, mengingat kebijakan tekanan maksimum terhadap Teheran yang diambil Washington di bawah Trump, ternyata gagal menjinakkan Iran dan tidak memberikan manfaat bagi Amerika.
Kebijakan keras terhadap Teheran sebenarnya lebih merupakan kepentingan Saudi Arabia dan Israel, yang merasa terancam dengan kemajuan militer dan politik Iran di kawasan Timur Tengah.
Hubungan antara Wahington dengan Ankara yang rusak akibat sikap mendikte Trump tentu akan diperbaiki. Turki sebagai anggota NATO dan Amerika yang masih memiliki pangkalan militer di sana, menjadi sangat penting bagi Washington dalam menghadapi Rusia dan China. Sikap konfrontatif terhadap Turki hanya akan mendorong negara ini mendekat ke Rusia dan China.
Secara umum Washington akan lebih mendekat ke negara-negara demokratis, dan saat bersamaan akan mulai menjauh dari negara-negara otoritarian. Mesir dan Saudi Arabia yang selama ini menjalin hubungan mesra dengan Amerika di bawah Trump akan paling besar merasakan dampaknya.
Perang koalisi Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun akan dihentikan, mengingat telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Amerika di bawah Biden tidak akan mendukung lagi Saudi Arabia dalam masalah Yaman, akan tetapi mendorong faksi-faksi di dalam negri yang berselisih di Yaman untuk menyelesaikan masalah dalam negrinya secara politik.
Bukan mustahil Amerika akan menjadi mediator, atau mendorong negara lain yang netral yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berselisih. Bila pilihan kedua yang dipilih, maka Qatar bisa menjadi prioritas mengingat keberhasilannya memediasi antara Fatah dan Hammas, juga antara Taliban dan pemerintah yang berkuasa di Afghanistan.
Secara keseluruhan kebijakan Amerika di Timur Tengah selama Donald Trump menghuni Gedung Putih sering bias antara kepentingan negara, kepentingan keluarganya sebagai penganut Kristen dan Yahudi, dan kepentingan pribadinya sebagai pengusaha. Semoga dunia menjadi lebih damai dengan tampilnya pasangan Biden-Harris menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Amerika.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
