Berita

Nizar Dahlan/Net

Politik

Pengamat: Politisi Kutu Loncat Seperti Nizar Dahlan Merugikan PPP

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 05:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sosok Nizar Dahlan belakangan menjadi perbincangan hangat jelang gelaran Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Desember nanti.

Nizar yang mengaku anggota Majelis Pakar PPP, menyita perhatian saat melaporkan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi pada posisinya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Karir politik Nizar adalah pernah menjadi anggota DPR RI saat masih terdaftar sebagai kader Partai Bulan Bintang sebelum menyeberang ke PPP.


Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, fenomena seseorang pindah partai atau diistilahkan  politisi kutu loncat sebetulnya lumrah dan ada di semua partai politik.

"Sepanjang tidak mengganggu partai, politisi seperti itu (kutu loncat) sebenarnya sah-sah saja, namun jika merusak partai maka perlu ada perhatian khusus," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (9/11).

Soal Nizar Dahlan, bagi Ujang adalah fenomena yang perlu perhatian serius. Kemunculannya jelang Muktamar, bukan hanya mengganggu stabilitas internal. Tetapi, juga bisa merusak citra partai.

“Itu sangat merusak citra partai. PPP akan dipandang negatif di mata publik jika ada kadernya berurusan dengan hukum dan diumbar di publik,” jelasnya.

Ujang memperkirakan bahwa Nizar sedang mencari panggung dan perhatian untuk meningkatkan daya tawarnya. Namun, meningkatkan daya tawar dengan menjelekkan partai itu tentu bukanlah tindakan yang tepat.

“Sepertinya Nizar sedang cari perhatian dan ingin bargaining position di PPP,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya