Menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif/Net
Menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, dilaporkan telah tiba di Havana untuk melakukan pembicaraan dengan Menlu Kuba Bruno Rodriguez pada Jumat (6/11) waktu setempat. Kunjungan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama dukungan antara kedua negara dalam menghadapi sanksi sanksi Amerika Serikat.
Surat kabar resmi Kuba Granma mengatakan bahwa pertemuan kedua pejabat tinggi itu akan menandai 'solidaritas timbal balik antara kedua negara, menghadapi pengetatan sanksi oleh pemerintah AS saat ini di negara-negara yang tidak tunduk pada keinginannya'.
Pada 2018, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir penting yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia tiga tahun sebelumnya dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' Washington untuk menghentikan kemampuan Teheran mengekspor minyaknya.
Sementara itu, pemerintah AS, juga telah mengumumkan lebih dari 130 langkah untuk memperkuat embargo yang dihadapi Kuba sejak 1962.
"Kuba akan mendukung penggunaan energi dan teknologi nuklir secara damai untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi, dan akan mengutuk keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menarik diri secara sepihak dari Perjanjian Nuklir dengan Iran," lapor Granma, seperti dikutip dari
Al-Jazeera.
Dikatakan bahwa keputusan AS telah melanggar aturan hidup berdampingan antar negara, dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas dan keamanan di Timur Tengah.
Kunjungan Zarif ke Kuba terjadi dua hari setelah dia mengunjungi Venezuela, sekutu regional lainnya yang terkena sanksi AS.
Selama di Kuba, Zarif dan Rodriguez dilaporkan akan membicarakan kemungkinan hubungan dan kerjasama komersial dengan Wakil Perdana Menteri Kuba Ricardo Cabrisas.
Kedutaan Besar AS di Havana bereaksi keras menanggapi kunjungan Zarif dengan tweet dari diplomat tinggi Washington di Amerika Latin, Michael Kozak.
“Zarif Iran dan rezim Castro memiliki banyak kesamaan: pelanggaran hak asasi manusia, otoriterisme, pencurian kekayaan Venezuela, dan penyebaran pengaruh buruk mereka ke seluruh dunia. Hubungan mereka menegaskan kurangnya legitimasi mereka," kata Kozak.
Zarif akan mengakhiri kunjungannya ke wilayah itu dengan menghadiri pelantikan presiden terpilih Bolivia Luis Arce pada hari Minggu.
